[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b21d5704-acc1-4b10-9917-d21df529f633","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN ¬- SAMPAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1, TLD No.1, LL KAB MELAWI: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah \n UUD 1945; UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 61 Tahun 2012; UU No. 33 Tahun 2010 \n Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Sampah, Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Kawasan Pemukinan, Kawasan Komersial, Kawasan Khusus, Tempat Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah, Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Tempat Pemrosesan Akhir, Kompensasi, Retribusi Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, dan Orang; Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan; Pengelolaan Sampah; Hak dan Kewajiban; Larangan; Insentif dan Disinsentif; Kerjasama dan Kemitraan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Kompensasi; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas penampungan, pemilahan sampah wajib membangun / menyediakan fasilitas penampungan, pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi yang menyebabkan peningkatan volume dan keragaman sampah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota. Peraturan ini mencakup perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Hak dan Kewajiban:

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, memperoleh informasi yang benar mengenai pengelolaan sampah, mendapatkan perlindungan dan kompensasi atas dampak negatif dari TPA, serta memperoleh pembinaan dalam pengelolaan sampah. Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib menyediakan tempat sampah sendiri dan mengurangi serta menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Perizinan:

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati untuk pengangkutan dan pengolahan sampah.

Kerja Sama dan Kemitraan:

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah, meliputi penyediaan TPA, sarana dan prasarana, pengangkutan sampah, dan pengelolaan sampah menjadi produk ramah lingkungan.

Retribusi:

Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

","transitional_provisions","Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas penampungan, pemilahan sampah pada saat diundangkanya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas penampungan, pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap larangan tertentu dapat dikenakan denda hingga Rp. 20.000.000 atau kurungan hingga 3 bulan.\n3. Bupati dapat menutup usaha pengelolaan sampah yang tidak berizin dan menerapkan sanksi administratif seperti paksaan pemerintahan, uang paksa, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MELAWI
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 1 OF 2015

ABOUT

WASTE MANAGEMENT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b21d5704-acc1-4b10-9917-d21df529f633","actionData","errors"]