[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b21ab7da-6cc7-4a7a-8fa2-af0100a6d567","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-01-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/NO.4, TLD NO.4, LL KAB.SEKADAU: 35 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan belum mendapatkan upaya perlindungan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.41 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2012, UU No.19 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Perencanaan; Perlindungan Petani; pemberdayaan Petani; Pembiayaan dan pendanaan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019. \n 35 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Kabupaten Sekadau. Latar belakangnya adalah mayoritas penduduk Kabupaten Sekadau adalah petani, yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, namun masih banyak yang belum berdaya dan belum terlindungi dari berbagai risiko.

Ketentuan Substansial:

Perlindungan Petani:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani melalui strategi pemenuhan prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, jaminan harga komoditas, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian.
Pemerintah Daerah wajib mengutamakan produksi pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah.
Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan yang terjangkau bagi petani.
Pemerintah Daerah menetapkan kawasan usaha tani, memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian, memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif, dan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada petani apabila harga dasar komoditas tanaman pangan di bawah standar yang ditetapkan.
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.
Pemerintah Daerah melindungi usaha tani melalui Asuransi Pertanian.

Pemberdayaan Petani:

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani, memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan, mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian, memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani, memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEKADAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 4 OF 2019
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

Considering:

that Sekadau Regency is a Regency where the majority of its population are farmers;
that farmers as the main actors in achieving the success of agricultural development and contributing to the sustainability of self-sufficiency, food sovereignty and food security, many are still not empowered and have not received protection efforts;
that due to climate change, globalization and global economic turmoil, vulnerability to natural disasters and business risks, as well as a market system that is not in favor of farmers, protection and empowerment for farmers is needed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Protection and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b21ab7da-6cc7-4a7a-8fa2-af0100a6d567","actionData","errors"]