[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2057a0a-5e23-4ec4-a836-f2ea01c15f18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBER-PENDAPATAN-kekayaan-DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/No.4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan\r\nketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah\r\nNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu\r\nmengatur sumber pendapatan dan\r\nkekayaan desa;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud huruf a di atas,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah\r\nKabupaten Grobogan tentang Sumber\r\nPendapatan dan Kekayaan Desa. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun\r\n2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun\r\n2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 6 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur Sumber Pendapatan dan barang milik\r\nDesa yang berasal dari kekayaan asli\r\nDesa, dibeli atau diperoleh atas beban\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDesa atau perolehan hak lainnya yang\r\nsah atas kesatuan masyarakat\r\nhukum yang memiliki batas-batas\r\nwilayah yang berwenang untuk\r\nmengatur dan mengurus kepentingan\r\nmasyarakat setempat, berdasarkan\r\nasal-usul dan adat istiadat setempat\r\nyang diakui dan dihormati dalam sistem\r\nPemerintahan Negara Kesatuan\r\nRepublik Indonesia yang berada di\r\nDaerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009. \n Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 16 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 39 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 16 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa di Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait sumber pendapatan dan kekayaan desa, termasuk:

Sumber Pendapatan Desa: Terdiri dari pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya, gotong royong, dll.), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, provinsi, dan daerah, serta hibah dan sumbangan yang sah.
Kekayaan Desa: Meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, dan lain-lain kekayaan milik desa.
Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa: Pemerintah Desa wajib mengelola sumber pendapatan dan kekayaan desa dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan BPD dalam perencanaan dan pengawasan. Pengelolaan harus berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pemanfaatan Kekayaan Desa: Dapat dilakukan melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dan bangun guna serah. Setiap pemanfaatan harus menguntungkan desa dan mendapatkan persetujuan BPD.
Administrasi Kekayaan Desa: Pemerintah Desa wajib menginventarisir dan mengadministrasikan kekayaan desa. Status hukum kepemilikan tanah kas desa harus diperjelas dengan sertifikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Desa.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang alih fungsi dan perubahan status hukum kekayaan desa, dengan larangan pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa kecuali untuk kepentingan umum dan dengan ganti rugi yang menguntungkan desa.

","transitional_provisions","1. Dalam hal status hak atas tanah sebagai akibat dari pengalihan, penyerahan atau pelepasan tanah kas desa yang terjadi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum diubah, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :\n a. Dalam hal terdapat dokumen asli berupa Rembug Desa / Keputusan Desa / Peraturan Desa yang telah disahkan oleh Bupati dan/atau Gubernur, maka Kepala Desa dapat mengajukan perubahan status hukum kepada Kantor Pertanahan dengan disertai Berita Acara Pelepasan Tanah; atau\n b. Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud huruf a tidak ada atau tidak dapat diketemukan, maka Kepala Desa melakukan upaya sebagai berikut :\n 1. Melaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat, pihak-pihak yang terkait untuk mengajukan perubahan status hukum;\n 2. Menetapkan hasil musyawarah dalam Peraturan Desa, yang dilengkapi dengan :\n a) Perjanjian antara Kepala Desa dengan Pihak Kedua atas objek tanah, yang disaksikan oleh minimal 2 orang saksi; dan\n b) Surat Pernyataan dari Pihak Kedua atas kebenaran peralihan hak yang terjadi sebelumnya dan tanah tidak dalam sengketa.\n2. Terhadap sumber pendapatan daerah yang ada di desa, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dikelola sebagai sumber pendapatan Pemerintah Daerah.\n3. Terhadap sumber Pendapatan Daerah yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dapat mengadakan musyawarah untuk merumuskan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak.\n4. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GROBOGAN REGENCY
YEAR: 2009 NUMBER: 4 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2009
CONCERNING
SOURCES OF VILLAGE INCOME AND ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GROBOGAN,

Considering:	that in order to implement the provisions of Article 72 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate the sources of village income and assets; that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Grobogan Regency concerning Sources of Village Income and Assets;
In view of:	Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; Law Number 17 of 2003 concerning State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4286); Law Number 1 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2057a0a-5e23-4ec4-a836-f2ea01c15f18","actionData","errors"]