[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1f97a16-3451-4e53-b34c-2201ec214c2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif","short_title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-05-02","effective_date","2024-05-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6140693e-a067-4167-b749-eb64bff50e16","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Mahkamah Agung","short_name","Perma","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Mahkamah Agung","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hukum pidana - hukum acara pidana
2024
Peraturan Mahkamah Agung NO. 1, BN 2024 (241); 11 hlm
Peraturan Mahkamah Agung TENTANG Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. \r\nPendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana sehingga Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. \r\nBerdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. \n Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah:\r\nUU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1985; UU No. 2 Tahun 1986; UU No. 7 Tahun 1989; UU No. 31 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2023; Perpres No. 13 Tahun 2005; Perpres No. 14 Tahun 2005; Peraturan MA No. 2 Tahun 2012; Peraturan MA No. 7 Tahun 2015; dan Peraturan MA No. 1 Tahun 2022.\r\n \n Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diatur tentang:\r\nPedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. \r\nHakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:\r\na. pemulihan keadaan;\r\nb. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;\r\nc. tanggung jawab Terdakwa;\r\nd. pidana sebagai upaya terakhir;\r\ne. konsensualitas; dan\r\nf. transparansi dan akuntabilitas.\r\nTujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:\r\na. memulihkan Korban tindak pidana;\r\nb. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;\r\nc. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan\r\nd. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. dan\r\nPenerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.\r\nRuang lingkup peraturan ini berlaku untuk perkara pidana, termasuk dalam lingkup pidana jinayat dan militer, perkara Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan.\r\nTata cara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diantaranya mengatur tentang:\r\nHakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:\r\na. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;\r\nb. tindak pidana merupakan delik aduan;\r\nc. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;\r\nd. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau\r\ne. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.\r\nHakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:\r\na. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;\r\nb. terdapat Relasi Kuasa; atau\r\nc. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.\r\nHakim dengan penetapan berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Pihak Lain yang Terkait ke persidangan untuk dimintai keterangannya.\r\nKesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dapat berupa:\r\na. Terdakwa mengganti kerugian;\r\nb. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau\r\nc. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.\r\nKesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dilarang memuat ketentuan yang:\r\na. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;\r\nb. melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia;\r\nc. merugikan pihak ketiga; atau\r\nd. tidak dapat dilaksanakan.\r\nKesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nDalam hal mekanisme Keadilan Restoratif yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan, Hakim mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini dalam putusannya.\r\nKetua Pengadilan tingkat banding berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan, dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Pengadilan tingkat banding yang bersangkutan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024. \n - \n - \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 34);\n2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 204);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Latar belakangnya adalah perkembangan sistem pemidanaan yang mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, dan menghindarkan setiap orang dari perampasan kemerdekaan.

Hakim menerapkan pedoman ini melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat melalui putusan. Penerapan keadilan restoratif mempertimbangkan tindak pidana ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun, tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman ini jika korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam 3 tahun.

Dalam proses persidangan, hakim akan menanyakan kehadiran korban dan menggali informasi terkait kronologis, kerugian, dan perdamaian yang mungkin telah terjadi. Kesepakatan perdamaian dapat berupa penggantian kerugian, pelaksanaan suatu perbuatan, atau tidak melaksanakan suatu perbuatan, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, hak asasi manusia, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan perdamaian dan kesediaan terdakwa bertanggung jawab menjadi alasan meringankan hukuman.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE SUPREME COURT
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
GUIDELINES FOR ADJUDICATING CRIMINAL CASES
BASED ON RESTORATIVE JUSTICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the development of the criminal justice system does not only rely on the conviction of the defendant but has led to the alignment of the interests of victim recovery and defendant accountability using a restorative justice approach;
that the restorative justice approach is not sufficiently regulated in the criminal justice system, especially regarding the types of cases, requirements, and procedures for its application at the trial level to decisions that contain a restorative justice approach;
that the Supreme Court needs to further regulate matters necessary for the smooth administration of justice to overcome legal problems or fill legal vacuums;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1f97a16-3451-4e53-b34c-2201ec214c2a","actionData","errors"]