[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1eb0099-6015-407a-ac17-3c43eba57a62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2003","number","22","year","2003","published_date","2003-06-24","effective_date","2003-06-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dinas permukiman - prasarana daerah
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2003/NO.35
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah. \n UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Perda Kab. Tanjabtim No. 14 Tahun 2001 \n Perda ini mengatur mengenai Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi; Susunan Organisasi; Kewenangan; Eselonnering Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah; Tata Kerja \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2003. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 6 hlmn; 2 pnjlsn; 1 lmprn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan.\n2. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dengan tujuan menetapkan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah merupakan unsur pelaksana tugas di bidang permukiman dan prasarana daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelayanan umum, pembinaan unit pelaksana teknis, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan di bidang permukiman dan prasarana daerah. Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Kepegawaian serta Sub Bagian Umum dan Keuangan), Bidang Perencanaan, Bidang Pengairan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Permukiman, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas ini memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal, pemberian izin penggunaan Daerah Marka Jalan (DMJ), pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman, konservasi arsitektur bangunan, pengelolaan fisik gedung dan rumah negara, serta pengelolaan penyerahan prasarana dan sarana lingkungan. Selain itu, Dinas berwenang mengatur dan mengelola perencanaan dan pembangunan fisik sarana dan prasarana, pengujian bahan bangunan, drainase, air minum, jalan kabupaten, sumber daya air permukaan, jaringan irigasi, sumber air, daerah rawa, kawasan terbangun, sistem manajemen konstruksi, bendungan, jembatan, jalan bebas hambatan, serta menetapkan status, kelas, dan fungsi jalan. Dinas juga berwenang memberikan izin pembangunan jalan, penggunaan dan eksploitasi jalan kabupaten, bangunan fisik, pemanfaatan ruang, serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan dan saluran jaringan.","transitional_provisions","1. Pemangku jabatan yang ada pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah serta Pemerintah Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER: 22 YEAR 2003
CONCERNING
ORGANIZATION OF THE OFFICE OF SETTLEMENT AND REGIONAL INFRASTRUCTURE
TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to implement Article 2 paragraphs (2) and (3) of the Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for the Organization of Regional Apparatus, it is deemed necessary to establish the Organization of the Office of Settlement and Regional Infrastructure of Tanjung Jabung Timur Regency in a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Civil Servants (State Gazette of 1974 Number 55, Supplement to State Gazette Number 3041), as amended by Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Civil Servants

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1eb0099-6015-407a-ac17-3c43eba57a62","actionData","errors"]