[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1d6bbfd-27c6-43c2-8855-a036d1b08965","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2024","number","12","year","2024","published_date","2024-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepemilikan-gedung
2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 12, BN.2024 (778)/ 39 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum\r\ndalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap\r\nbangunan gedung harus memenuhi persyaratan\r\nadministratif dan persyaratan teknis bangunan gedung;\r\nb. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan\r\nbangunan gedung, meningkatkan pelayanan publik serta\r\niklim investasi, dan mengefektifkan pengaturan terkait\r\nsurat bukti kepemilikan bangunan gedung sebagaimana\r\ndiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun\r\n2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu\r\npengaturan lebih rinci mengenai surat bukti kepemilikan\r\nbangunan gedung;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan\r\nRakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan\r\nGedung; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan\r\nRakyat Nomor 13 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk SBKBG, tata cara penerbitan SBKBG, penatausahaan SBKBG, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. \n 39 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Latar belakangnya adalah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan bangunan gedung, meningkatkan pelayanan publik, iklim investasi, dan mengefektifkan pengaturan terkait SBKBG sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan SBKBG yang memenuhi tertib hukum dan tertib administrasi penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Bentuk SBKBG: Menetapkan bentuk dan format SBKBG, termasuk dokumen dan lampiran yang diperlukan.
Tata Cara Penerbitan SBKBG: Mengatur proses penerbitan SBKBG, termasuk persyaratan, prosedur, dan jangka waktu penerbitan. SBKBG diterbitkan untuk Bangunan Gedung yang sudah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Penatausahaan SBKBG: Mengatur proses penatausahaan SBKBG, termasuk peralihan hak, pembebanan hak, penggantian, perubahan, penghapusan, dan perpanjangan SBKBG. Proses ini dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Peraturan ini juga mengatur mengenai SBKBG Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG), yang merupakan surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung untuk Satuan Unit Bangunan Gedung. Penerbitan SBKBG SUBG dilakukan setelah penerbitan SBKBG utama dan memerlukan Akta Pemisahan.

","transitional_provisions","1. Bangunan Gedung fungsi bukan hunian yang belum memiliki surat hak atas kepemilikan harus diajukan penerbitan SBKBG oleh Pemohon.\n2. Satuan Unit Bangunan Gedung fungsi bukan hunian yang belum memiliki surat hak atas kepemilikan harus diajukan penerbitan SBKBG SUBG oleh Pemohon dengan melampirkan Akta Pemisahan yang disahkan oleh bupati/wali kota/gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta.\n3. Satuan Unit Bangunan Gedung fungsi bukan hunian yang dialihkan pada pihak lain harus diajukan penerbitan SBKBG SUBG oleh Pemohon dengan melampirkan Akta Pemisahan yang disahkan oleh bupati/wali kota/gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 12 OF 2024

ABOUT

BUILDING OWNERSHIP CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure legal certainty and order in the implementation of buildings, every building must meet administrative requirements and technical requirements of buildings;
that to provide legal certainty of building ownership, improve public services and the investment climate, and to effectively regulate matters related to the building ownership certificate as stipulated in Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to regulate in more detail regarding the building ownership

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1d6bbfd-27c6-43c2-8855-a036d1b08965","actionData","errors"]