[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1d0f131-57bf-4944-8449-f9a55aa07919","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga-adat-pemberdayaan-pelestarian-pengembangan-pembentukan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat
ABSTRAK:	\n \n Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu potensi dan modal sosial yang dapat dimanfaatkan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan, untuk itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat sesuai dengan kepribadian dan karakteristik masyarakat. Untuk penyelenggaraan uapaya tersebut, perlu dibentuk Lembaga Adat sebagai salah satu wadah yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat yang berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadan dan hukum adat yang berlaku. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, pembentukan lembaga adat, persyaratan kepengurusan lembaga adat, masa bhakti, pengesahan, hubungan dan tata kerja, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2009. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 ini mengatur tentang pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta pembentukan lembaga adat. Latar belakangnya adalah adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagai potensi dan modal sosial yang perlu diberdayakan untuk mendukung pembangunan. Tujuannya adalah memperkokoh jati diri masyarakat, mendukung pengembangan budaya nasional, dan meningkatkan kualitas ketahanan nasional.

Peraturan ini membentuk Lembaga Adat di tingkat kecamatan (Lembaga Pemangku Adat) dan kota (Dewan Pembinaan Adat). Lembaga Pemangku Adat bertugas mengusulkan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian adat istiadat, serta membantu penyelesaian perselisihan adat. Dewan Pembinaan Adat bertugas mengawasi, mengkoordinir, dan memberikan arahan kepada Pemangku Adat. Kewenangan diberikan kepada Walikota, Camat, Lurah, Pembina Adat, dan Pemangku Adat untuk melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan kepengurusan Lembaga Adat, masa bhakti, hubungan kerja antar lembaga, serta sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, swadaya masyarakat, dan bantuan lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan pemberdayaan, pelestariaan dan pembinaan adat istiadat serta pembentukan lembaga adat harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 9 OF 2009
CONCERNING
EMPOWERMENT, PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF
CUSTOMS AND TRADITIONS AND ESTABLISHMENT OF CUSTOMARY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the customs and traditions and socio-cultural values of the community are one of the potentials and social capital that can be used to support the implementation of development, for that it is necessary to make efforts to empower, preserve and develop customs and traditions in accordance with the personality and characteristics of the community;
that for the implementation of efforts as referred to in letter a, it is necessary to form a Customary Institution as one of the forums formed through deliberation and consensus that has the right and authority to regulate, manage and resolve various life problems related to and referring to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1d0f131-57bf-4944-8449-f9a55aa07919","actionData","errors"]