[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1caf86c-f28d-455c-a90e-758e64c4c4c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peredaran Hasil Hutan Dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-08-09","effective_date","2004-08-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peredaran Hasil Hutan Dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kehutanan dan Perkebunan
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 66
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Peredaran Hasil Hutan Dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
ABSTRAK:	\n \n bahwa hasil hutan sebagai benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selain tumbuhan dan satwa ilar, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan komoditas perekonomian yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan oleh karenanya wajib dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab, serta dalam rangka endukung program nasional peiestarian hutan, menyelamatkan hak-hak negara dan daerah atas hasil hutan ditakukan pengendalian peredaran hasil hutan dan pembinaan usaha industri primor hasil hutan kayu di Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, maka perlu menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 34 Th. 2000; UU No. 22 Th. 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Th. 1999; UU No. 41 Th. 1999; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 34 Th. 2002; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 3 Th. 2001 \n PERDA ini mengatur mengenai pemasukan, pendistribusian dan pengeluaran hasil hutan; pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian hasil hutan; perizinan dan evaluasi usaha industri primer hasil hutan kayu; tempat penimbunan dan pangangkutan hasil hutan; sarana dan prasarana hasil hutan; hasil hutan sitaan; retribusi; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; ketentuan pidana; dan penyidikan di bidang kehutanan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2004. \n 13 hal. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang peredaran hasil hutan dan usaha industri primer hasil hutan kayu di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah bahwa Jakarta sebagai pusat perekonomian merupakan tujuan pemasaran hasil hutan yang besar, sehingga perlu pengendalian dan pembinaan untuk mendukung pelestarian hutan dan hak-hak negara/daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Pemasukan hasil hutan ke Jakarta wajib dilengkapi SKSHH dari daerah asal.
Pendistribusian hasil hutan melalui pelabuhan/bandara di Jakarta wajib dilengkapi DPP.
Pengeluaran hasil hutan dari Jakarta wajib dilengkapi SKSHH.
Pemeriksaan dokumen dan fisik hasil hutan dilakukan di pos pelayanan kehutanan.
Usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas sampai 6.000 m3/tahun harus memperoleh izin dari Gubernur.
Hasil hutan sitaan yang diangkut/dipindahkan wajib diperiksa.
Atas pelayanan pemberian DPP, SKSHH, izin usaha, dan pemakaian sarana/prasarana dikenakan retribusi.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha kehutanan.

Peraturan ini juga mengatur tentang tempat penimbunan hasil hutan, angkutan khusus, sarana dan prasarana hasil hutan, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan.

","transitional_provisions","1. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan sebelum Perda ini ditetapkan, masih berlaku dengan kewajiban mendaftarkan ulang.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) diancam dengaan pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Prov. DKI Jakarta No. 9 Tahun 2008 tentang Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/305917/perda-prov-dki-jakarta-no-9-tahun-2008","2cdf4e6e-d8de-472e-9995-cf872665b0ab","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 11 OF 2004
CONCERNING
CIRCULATION OF FOREST PRODUCTS AND PRIMARY INDUSTRIAL BUSINESSES
OF WOOD FOREST PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that forest products as biological resources in the form of wood forest products and non-wood forest products other than plants and wildlife, as a gift and mandate from God Almighty, are economic commodities that provide great benefits to the community and therefore must be utilized optimally and responsibly;
that the Province of the Special Capital Region of Jakarta as an economic center in Indonesia is currently one of the largest marketing destinations for forest products to meet the needs of the community and primary industries of wood forest products;
that in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1caf86c-f28d-455c-a90e-758e64c4c4c6","actionData","errors"]