[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1c7e173-661b-4347-9b19-54ed9d4b6b3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 1999","number","18","year","1999","published_date","1999-12-07","effective_date","1999-12-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - UMKM - PRODUKSI USAHA
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.1999/22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-JEnis Retribusi Daerah TIngkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daeraj merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II \n UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1995; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanggal 7 Desember 1999 No. 31/KEP/1999 \n PERDA ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang Penjualan produksi usaha daerah meliputi : bibit tanaman ; bibit ternak ; bibit ikan ; hasil produksi usaha daerah lainnya. Kemudian yang tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan hasil produksi perusahaan daerah dan oleh pihak swasta. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999. \n 17 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Pati. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah. Objek retribusi meliputi bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, dan hasil produksi usaha daerah lainnya, kecuali penjualan hasil produksi perusahaan daerah dan oleh pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
Golongan Retribusi: Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.
Prinsip dan Sasaran Tarif: Penetapan tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya. Jika tarif pasar sulit ditemukan, tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa dan unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
Wilayah Pemungutan: Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.
Saat Retribusi Terutang: Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Pendaftaran: Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
Penetapan Retribusi: Berdasarkan SPdORD, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PATI REGENCY
NUMBER 22 YEAR 1999

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER: 18 YEAR 1999
CONCERNING
RETRIBUTION FOR SALES OF REGIONAL ENTERPRISE PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 119 of 1998 concerning the Scope and Types of Regional Retribution Level I and Regional Level II, the Retribution for Sales of Regional Enterprise Production is a type of Regional Retribution Level II;
that to collect retribution as referred to in letter a, it needs to be regulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1c7e173-661b-4347-9b19-54ed9d4b6b3f","actionData","errors"]