[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1bfcc0d-0763-4d5b-ba8a-8f4b9fdbc721","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2002","number","25","year","2002","published_date","2002-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kartu keluarga-lkartu tanda penduduk
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2002/No. 27 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk,serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 T ahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Bea ya Cetak Kartu T anda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda\r\nPenduduk; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 45 T ahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban setiap penduduk dan penduduk sementara, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pengelolaan data dan pelaporan, prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk, retribusi pelayanan catatan sipil, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana bagi yang melanggar paraturan, serta pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2002. \n Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 dicabut. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Beaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2002 mengatur tentang pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, yang menyebabkan Peraturan Daerah sebelumnya tidak sesuai lagi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Hak dan Kewajiban:** Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan wajib mendaftarkan diri serta melaporkan mutasi biodata.\n2. **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk:** Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK yang ditandatangani oleh Camat. Setiap penduduk berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah wajib memiliki KTP. Warga Negara Asing (WNA) yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) wajib memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).\n3. **Pendaftaran Penduduk:** Mengatur pelaporan kelahiran, kematian, perpindahan, dan kedatangan penduduk. Juga mengatur pendaftaran akibat perubahan status kewarganegaraan dan status kependudukan, serta mutasi biodata.\n4. **Pengelolaan Data dan Pelaporan:** Data kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara. Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat, yang kemudian dilaporkan kepada Bupati.\n5. **Retribusi Pelayanan Catatan Sipil:** Mengatur tentang retribusi pelayanan KK dan KTP, termasuk subjek, objek, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, struktur tarif, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, masa retribusi, dan saat retribusi terutang.","transitional_provisions","1. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan untuk kemudian menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23 ayat (1) dan (2) diancam pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[92,97],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk","link","",{"_93":98,"_95":96},"peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 25 OF 2002
CONCERNING
FAMILY CARD AND RESIDENT IDENTITY CARD SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution and Decree of the Minister of Home Affairs Number 54 of 1999 concerning Guidelines for the Implementation of Population Registration, the Regional Regulation of Klaten Regency Level II Number 1 of 1994 concerning Family Cards, Resident Identity Cards and Amendments to the Implementation of Population Registration, as well as the Regional Regulation of Klaten Regency Level II Number 5 of 1998 concerning Retribution for Replacement of Resident Identity Card Printing Costs and Civil Registry Deeds are deemed no longer appropriate, therefore it is necessary to revoke them and then stipulate a new Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1bfcc0d-0763-4d5b-ba8a-8f4b9fdbc721","actionData","errors"]