[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1a91bd8-da47-45bb-8389-009ffb4c939c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-09-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

reklame
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No. 9/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa perkembangan dunia usaha dan kegiatan lainnya membutuhkan sarana promosi maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang, jasa, orang atau badan menjadi semakin meningkat;\r\nb.\tbahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan reklame di Daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sehingga perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu diganti;\r\ne.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 \n Dalam peraturan in diatur tentang penyelenggaraan reklame yang meliputi: Perzinan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pengendalian Reklame Rokok; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah perkembangan dunia usaha yang membutuhkan sarana promosi melalui reklame, yang perlu diatur agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah, serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, menjaga norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, meningkatkan pemanfaatan aset daerah, menciptakan keharmonisan dengan tata nilai dan budaya masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame. Pemerintah Daerah juga berwenang menetapkan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, lokasi, dan titik reklame, serta melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, penerbitan perizinan, dan pemungutan pajak/retribusi.

Peraturan ini mengatur jenis dan klasifikasi reklame, penyelenggara reklame, perencanaan reklame (termasuk pemetaan dan penataan), lokasi pemasangan, standar reklame (etik, estetis, teknis, fiskal, administrasi, dan keselamatan), serta kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan reklame pada aset Pemerintah Daerah.

Penyelenggara reklame wajib memiliki izin dari Bupati dan melaksanakan ketentuan perizinan, melunasi pembayaran pajak, menempelkan stiker pajak, mencantumkan nama penyelenggara, memelihara sarana prasarana, membongkar reklame setelah izin berakhir, dan menanggung risiko yang timbul dari pemasangan reklame. Terdapat larangan-larangan terkait penyelenggaraan reklame tanpa izin, penempatan lokasi yang tidak sesuai, penggunaan ukuran dan bahan yang tidak sesuai, pemasangan di tempat-tempat terlarang, perusakan lingkungan, pemasangan melintang di atas jalan, dan pemasangan reklame yang tidak memenuhi standar.

Pengendalian reklame rokok diatur secara khusus, termasuk pencantuman peringatan kesehatan, penandaan usia, dan pembatasan konten dan lokasi. Masyarakat juga berperan serta dalam penyelenggaraan reklame melalui pemberian masukan dan pelaporan pelanggaran.

","transitional_provisions","1. Penyelenggara Reklame yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka:\n a. izin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktunya; dan\n b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan izin.\n2. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian fungsi reklame, pencabutan izin, dan/atau pembongkaran reklame.\n3. Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 19, selain dikenakan sanksi administratif, dapat dikenakan sanksi pidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
ADVERTISEMENT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of the business world and other activities requires promotional means, so the need for advertisements as a medium to introduce, promote, encourage or attract public sympathy towards goods, services, people or entities is increasing;
that in order to fulfill the need for advertisements in the Region, it is necessary to regulate the implementation of advertisements by considering aspects of spatial planning, security, safety, public order, ethics, aesthetics, and regional culture;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the implementation of advertisements as one source of Local Own-Source Revenue from the tax

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1a91bd8-da47-45bb-8389-009ffb4c939c","actionData","errors"]