[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b19e11d1-4a82-406a-b5a8-689c265168e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-HAK-ASASI-MANUSIA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.10, TLD/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kondrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng yang harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan, baik antar individu, pemerintah dan negara; b. bahwa dalam penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Kabupaten Sragen berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara terutama pemerintah, pemerintah daerah dan partisipasi seluruh masyarakat; c. bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Hak asasi Manusia sesuai kewenangan Pemerintah Daerah perlu dibuat pengaturan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1). \n Materi Pokok Perda ini adalah: Ruang lingkup penyelenggaraan HAM di Kabupaten Sragen mencakup: a. hak atas pekerjaan; b. hak atas pendidikan; c. hak atas kesehatan; d. hak atas perumahan; e. hak atas lingkungan hidup; f. hak atas Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi atas dasar gender, ras dan agama; g. hak bagi Kelompok Rentan; h. hak atas jaminan kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekpresi; i. hak atas keadilan; j. hak atas Keragaman budaya; k. hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan; l. hak partisipasi masyarakat; m. hak atas Layanan Publik, ruang publik, mobilitas dan transportasi yang terjangkau untuk semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak‐anak. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) ditetapkan dengan tujuan untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM di tingkat daerah, serta menjamin pemenuhannya sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan HAM, meliputi:

Hak atas pekerjaan, yang dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, anti diskriminasi, anti perdagangan manusia, manfaat, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi bagi setiap warga untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Hak atas pendidikan, dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan institusi dan program pendidikan yang memadai, termasuk sekolah yang layak, tenaga pendidik yang berkualitas, kurikulum yang memenuhi standar, layanan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil dan berkebutuhan khusus, serta alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBD.
Hak atas kesehatan, dengan jaminan pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup, termasuk penyediaan air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, obat-obatan yang terjangkau, serta program-program kesehatan ibu dan anak, pencegahan gizi buruk, dan kesehatan lingkungan.
Hak atas perumahan, dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perumahan yang layak, akses terhadap sumber daya alam dan umum, layanan pengurusan dokumen kepemilikan tanah, serta alokasi dana atau bantuan biaya pembangunan perumahan layak bagi masyarakat tidak mampu.
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau publik, sistem air limbah yang memadai, air yang sehat dan terjangkau, pengelolaan sumber daya air, dan fasilitas pengurangan sampah.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur kesetaraan hak, hak kelompok rentan, hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekspresi, hak atas keadilan, keragaman budaya, hak atas informasi dan transparansi pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta layanan publik yang terjangkau dan berkualitas.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SRAGEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
TENTANG
IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kondrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng yang harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan, baik antar individu, pemerintah dan negara;
bahwa dalam penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Kabupaten Sragen berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara terutama pemerintah, pemerintah daerah dan partisipasi seluruh masyarakat;
bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Hak asasi Manusia sesuai kewenangan Pemerintah Daerah perlu dibuat pengaturan;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b19e11d1-4a82-406a-b5a8-689c265168e3","actionData","errors"]