[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b198b16e-2eb1-4e92-9317-e8b2bf8f73c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003","number","16","year","2003","published_date","2003-11-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2003/NO.60
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya\r\nalam untuk memajukan kesejahteraan umum khususnya\r\nmasyarakat Pemalang perlu dilaksanakan pembangunan\r\nyang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara\r\nterpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan\r\ngenerasi masa kini dan generasi masa depan; \r\nbahwa perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup\r\nuntuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan\r\nlingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna\r\nmenunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan\r\nyang berwawasan lingkungan; \r\nbahwa dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang\r\nberwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang,\r\nmaka perlu menetapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\ndengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep.49/MEN KLH/6/1987; Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep.50/MEN KLH/6/1987; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 35/MENLH/10/93; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 42/MENLH/11/94; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 13/MENLH/3/95; Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep.51/MENKLH/10/1995; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 52/MENLH/10/95; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 58/MENLH/12/95; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 42/MENLH/10/96; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 43/MENLH/10/96; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/96; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor \r\n: 49/MENLH/11/96; Keputusan Menteri Lingkungan Hidpu Nomor : 50/MENLH/11/96; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 45/MENLH/11/97; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001; Keputusan Menteri Lingkungan Hidpu Nomor 86 Tahun 2002; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang\r\nPengelolaan Lingkungan Hidup\r\nyang meliputi\r\nAsas, Tujuan Dan Sasaran, Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat, Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ketentuan Pidana, Penyidikan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2003. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan terpadu untuk kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan generasi masa kini dan masa depan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup:** Bupati memiliki wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan.\n2. **Hak dan Kewajiban:** Setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas informasi lingkungan hidup. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.\n3. **Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup:** Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.\n4. **Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup:** Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL untuk memperoleh izin. Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap penataan lingkungan hidup.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY REGULATION
PEMALANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 16 OF 2003
CONCERNING
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that in order to utilize natural resources to promote public welfare, especially the Pemalang community, it is necessary to implement sustainable development that is environmentally sound in an integrated and comprehensive manner, taking into account present and future generations;
that it is necessary to implement environmental management to preserve and develop the harmonious, balanced, and equitable capacity of the environment in order to support the implementation of sustainable development that is environmentally sound;
that in the context of sustainable development that is environmentally sound in Pemalang Regency, it is necessary to establish Environmental Management with a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 13 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b198b16e-2eb1-4e92-9317-e8b2bf8f73c6","actionData","errors"]