[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b18c2ab6-f355-455f-8d8a-5669360ff7e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2003","number","15","year","2003","published_date","2003-12-03","effective_date","2003-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2003/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa air bawah tanah merupakan sumberdaya alam yang\r\nperlu dilindungi dan dijaga kelestariannya sehingga mendukung\r\nekosistem alam dan lingkungan; bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan air bawah tanah\r\nperlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian\r\npemanfaatan sumberdaya alam tersebut sehingga dapat\r\nmemberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan\r\ndaerah; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini\r\nperlu diatur dalam Peraturan Daerah. \n Undang — Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang — undang Nomor : 8 Tahun 1981; Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12\r\nMENLH / 3 / 1994; Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor\r\n1451 / K / 10 / MEM / 2000; Keputusan Mendagri No. 130 - 67, Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 200; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001. \n Peraturan Daerah tentang Izin Pengusahaan Pengelolaan AIr Bawah Tanah yang berisi; Ketentuan Umum; Asas Dan Landasan; Pengelolaan; Inventarisasi; Data Air Bawah Tanah; Perencanaan Pendayagunaan; Konservasi; Peruntukan Dan Pemanfaatan; Objek Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Perizinan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran; Besarya Biaya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran Retribusi;Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi; Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian; Berakhirnya Dan Pencabutan Izizn; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pengusahaan pengelolaan air bawah tanah di Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan dan pelestarian air bawah tanah sebagai sumber daya alam yang mendukung ekosistem dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menertibkan pengelolaan air bawah tanah melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatannya.

Ketentuan substansial meliputi:

Penetapan pengelolaan cekungan air bawah tanah oleh Kepala Daerah.
Tahapan kegiatan pengelolaan air bawah tanah: inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, konservasi, peruntukan pemanfaatan, perizinan, pembinaan dan pengendalian, serta pengawasan.
Inventarisasi air bawah tanah yang meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagai dasar pengelolaan.
Konservasi air bawah tanah untuk mencegah kerusakan dan menjamin kesinambungan ketersediaan.
Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah, dengan prioritas untuk keperluan air minum dan rumah tangga.
Kewajiban memiliki izin bagi setiap orang atau badan yang melaksanakan pengelolaan air bawah tanah, meliputi berbagai jenis izin seperti izin eksplorasi, pengeboran, pemanfaatan, dan lainnya.

Peraturan ini juga mengatur tentang objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran retribusi, tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi, serta hak dan kewajiban pemegang izin.

","transitional_provisions","1. Semua izin dalam bidang pengelolaan air bawah tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.","sanctions","Orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat (1) dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARRBARU CITY
NUMBER: 15 YEAR 2003
CONCERNING
UNDERGROUND WATER MANAGEMENT BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering:

that groundwater is a natural resource that needs to be protected and maintained in order to support the natural ecosystem and environment.
that in order to properly manage groundwater, it is necessary to foster, supervise and control the utilization of these natural resources so that they can provide the greatest possible benefit to the community and the region.
that for the purposes referred to in letters a and b of this preamble, it is necessary to regulate it in a Regional Regulation.

In view of

Law Number 11 of 1974 concerning Irrigation (State Gazette of 1974 Number 65, Supplement to State Gazette Number 3046);
Law Number: 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to State Gazette Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b18c2ab6-f355-455f-8d8a-5669360ff7e1","actionData","errors"]