[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1889e89-1f0f-4943-aad8-ed91f8ce8dc2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011","number","21","year","2011","published_date","2011-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-sarana-pelayanan-kesehatan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2011/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, perlu merubah dan meninjau beberapa perda di bidang kesehatan guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memberikan dan meningkatkan kualiras pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap bidang kesehatan guna terwujudknya derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 72 Tahun 1998; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010; Permenkes No. 147/Menkes.Per/I/2010; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, perijinan, tata cara pembaharuan ijin dan persyaratan, pembinaan dan pengawasan, pengalihan tanggung jawab, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian peraturan daerah di bidang kesehatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembinaan, pengaturan, dan pengawasan.

Peraturan ini mengatur perizinan sarana pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan medik dasar (praktik dokter umum/gigi, balai pengobatan, rumah bersalin), pelayanan medik spesialis (praktik dokter spesialis/gigi spesialis, rumah sakit umum/khusus), apotek, toko obat, dan optikal. Setiap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan harus memperoleh izin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Persyaratan lokasi dan penyelenggaraan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembaharuan izin sarana pelayanan kesehatan jika terjadi perubahan penanggung jawab, nama, kepemilikan, lokasi, atau masa berlaku izin telah berakhir. Selama proses pembaharuan, kegiatan dapat tetap berjalan. Pengajuan perpanjangan izin harus dilakukan tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Dinas Kesehatan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALEMBANG
REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 21 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION OF HEALTH SERVICE FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to increase public participation in the organization of health services evenly, affordably and acceptably to the public, it is necessary to amend and review several Regional Regulations of the City of Palembang in the health sector, in order to be adapted to the provisions of higher laws and regulations;
that in connection with letter a, in order to provide and improve the quality of health services to the community, it is necessary to provide guidance, regulation and supervision of the health sector in order to realize optimal health status;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1889e89-1f0f-4943-aad8-ed91f8ce8dc2","actionData","errors"]