[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b187aac6-8303-42c0-91d5-bab703c9e368","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 33 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (UIU), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko Nomor 33 Tahun 2004 Tahun 2004","number","33 Tahun 2004","year","2004","published_date","2005-12-27","effective_date","2006-01-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Retribusi Izin Usaha Industri (UIU), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IUI, TDI, IPI
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33 Tahun 2004, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Industri (UIU), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI)
ABSTRAK:	\n \n a. dalam upaya memacu perkembangan usaha industri agar dapat tumbuh dan berkembang secara positif;\r\nb. dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri \n 1. UU No 08 Tahun 1981\r\n2. UU No. 03 Tahun 1982\r\n3. \n Perda ini mengatur tentang retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUI, TDI, dan IPI kepada orang pribadi atau badan.\r\nJasa yang diberikan meliputi pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penerbitan izin.\r\nPerda ini mengatur:\r\n1. Tata Cara dan Persyaratan serta Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.\r\n2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi serta Klasifikasi Industri. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan Industri (IPI) di Kabupaten Mukomuko. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memacu perkembangan usaha industri melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Ketentuan substansial meliputi:

Pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUI, TDI, dan IPI kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan usahanya.
Objek retribusi adalah pemberian IUI, TDI, dan IPI.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan IUI, TDI, dan IPI.
Retribusi IUI, TDI, dan IPI digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Jasa yang diberikan meliputi pemeriksaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penerbitan izin.
Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai investasi seluruhnya (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), dan untuk perluasan diukur dari kapasitas produksi.
Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin.
Masa berlaku retribusi ditetapkan 3 (tiga) tahun.
Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai investasi perusahaan.
Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat IUI, TDI dan IPI diberikan.

","transitional_provisions","1. Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki Surat IUI, TDI dan IPI yang diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka perizinan.\n2. Terhadap perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Surat IUI, TDI dan IPI sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUKOMUKO REGENCY GOVERNMENT
MUKOMUKO REGENCY REGULATION
NUMBER: 33 YEAR 2004
CONCERNING
INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE FEE (IUI),
INDUSTRIAL REGISTRATION CERTIFICATE (TDI) AND
INDUSTRIAL EXPANSION PERMIT (IPI)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUKOMUKO,

Considering:

that in an effort to spur the development of industrial businesses so that
they can grow and develop positively, it is deemed
necessary to carry out guidance, supervision and control
of industrial businesses in Mukomuko Regency;
that in the context of guidance, supervision and control
of the industrial business, it is necessary to issue a business license
industry;
that to implement the intentions of letters a and b above, it is necessary
to be regulated by the Mukomuko Regency Regional Regulation.

In view of:

Law Number 08 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number
76, Supplement to State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b187aac6-8303-42c0-91d5-bab703c9e368","actionData","errors"]