[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b17fec79-8ea2-419f-b98f-f749c1a5c1ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2023 tentang PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2023","number","05","year","2023","published_date","2023-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.114.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
ABSTRAK:	\n \n a bahwe kebebasan berserikat, berkumpul, dan\r\nmengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusin dalam kehidupan berbangsa dan bernegare dalam Negara Kesatuan Republik indonesia yang dijamin oich\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945:\r\nb. bahwa organisasi kemasyarakatan mcmiliki peranan dalam pembangunan Kabupaten Burru schingga perlu dilakukan pemberdayaan dalara rangka meningkatkan ruang partisipasi inasyarakat dalam peinbangunan Daerah;\r\nbahwa sesuai ketentuan Pusal 40 Undang-Undang Nomor 17\r\nTahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kenasyarakatan Menjadi Undung-Undang. Pemerintah Onerah melakukun pemberdayaan Organisasi Kemusyurakatan untuk meningkatkan kinerja dan\r\nmenjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan;\r\nd bahwa berdasarkan pertimbangan sebaguimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf & peflu menctapkan\r\nPeratulan Dacrah tentang Pemberdayan Organisasi\r\nKemasyarakatan: \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasal Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang.\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74.\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ufganisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-\r\nUndang Nomor. 17 tahun 2013 tentang Organisnss\r\nKemasyarakatan Menjad Undang Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undung-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun $2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomof 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2016 Nomol 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5958);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyrakat dalam Penyetenggaraan\r\nPemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133):\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahut 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengeiolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 1052); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : CIRI DAN SIFAT\r\nBAB III : BENTUK DAN FUNGSI\r\nBAB IV : HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN\r\nBAB V : PENDAFTARAN DAN PELAPORAN \r\nBAB VI : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS\r\nBAB VII : SIORMAS\r\nBAB VIII : PELAPORAN KEGIATAN\r\nBAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB X : PEMBIAYAAN\r\nBAB XI : SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. \n PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH INI HARUS DITETAPKAN PALING LAMA 1 TAHUN TERHITUNG SEJAK PERATURAN DAERAH INI DIUNDANGKAN \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Barru. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta untuk meningkatkan peran Ormas dalam pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan pelayanan, menjaga nilai agama dan budaya, melestarikan lingkungan, memperkuat persatuan bangsa, dan mewujudkan tujuan negara.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\nAsas pemberdayaan Ormas yang meliputi keadilan, persamaan kedudukan hukum, perlindungan HAM, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.\nCiri dan sifat Ormas yang sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.\nBentuk Ormas yang dapat berupa badan hukum (perkumpulan atau yayasan) atau tidak berbadan hukum.\nHak Ormas untuk mengatur rumah tangga organisasi, memperoleh hak kekayaan intelektual, memperjuangkan tujuan, melaksanakan kegiatan, mendapatkan perlindungan hukum, dan melakukan kerja sama.\nKewajiban Ormas untuk melaksanakan kegiatan sesuai tujuan, menjaga persatuan, memelihara nilai agama dan budaya, menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan, dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.\nLarangan bagi Ormas untuk menggunakan atribut yang sama dengan lembaga pemerintah, menggunakan atribut negara lain tanpa izin, melakukan tindakan permusuhan, menyalahgunakan agama, melakukan kekerasan, melakukan kegiatan separatis, dan menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila.\n\nPemberdayaan Ormas dapat dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah mengelola Sistem Informasi Ormas (SIORMAS) untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. Ormas wajib melaporkan kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.","transitional_provisions","sanctions","1. Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 12 (kewajiban Ormas) dan Pasal 13 (larangan Ormas) akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARRU
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ON
EMPOWERMENT OF COMMUNITY ORGANIZATIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BARRU,

\n\n \n \n

Considering :

that freedom of association, assembly, and expression of opinion is part of Human Rights in the life of the nation and state in the Unitary State of the Republic of Indonesia which is guaranteed by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that community organizations have a role in the development of Barru Regency so that empowerment needs to be carried out in order to increase the space for community participation in regional development;
that according to the provisions of Article 40 of Law Number 17 of 2013 on Community Organizations as amended by Law Number 16 of 2017 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b17fec79-8ea2-419f-b98f-f749c1a5c1ce","actionData","errors"]