[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b17a2456-3676-4f90-b8e6-60daf8929086","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 16 Tahun 2016","number","16","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bungo","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PERUBAHAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2016/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh\r\npemerintah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup\r\nmendasar sesuai perkembangan dan dinamika dalam penyelenggaraan\r\npemerintahan sehingga pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan lebih lanjut mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diterbitkan oleh Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah dubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun\r\n2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permedagri Nomor 14 Tahun 2016; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penegasan kedudukan pejabat pembuat komitmen, penganggaran tahun jamak, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah:

Definisi dan istilah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan tugas-tugasnya.
Pemungutan pajak daerah.
Pengadaan barang/jasa.
Pelimpahan kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang.
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Pengelolaan belanja daerah.
Kegiatan tahun jamak.
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA).
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
Pembahasan dan persetujuan APBD.
Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).
Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.
Pengelolaan dana cadangan, pinjaman daerah, dan investasi daerah.
Perubahan APBD.
Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
Pengelolaan barang milik daerah.
Pengelolaan dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 16 OF 2016
TENTANG
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 12 OF 2007 ON THE MAIN POINTS
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

LAW SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF BUNGO REGENCY
YEAR 2016

\n
\n

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

DRAFT
REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 16 OF 2016
TENTANG
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 12 OF 2007
TENTANG
MAIN POINTS OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BUNGO,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b17a2456-3676-4f90-b8e6-60daf8929086","actionData","errors"]