[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b16c683c-6b7e-490c-ab16-e2a24f131cea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003","number","26","year","2003","published_date","2003-12-04","effective_date","2003-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pembentukan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi - pembentukan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 26, LD 2003 (26) Seri D; 7 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-\r\nundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang nomor 24 tahun 1992; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n 7 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi. Pembentukan dinas ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan. Dinas ini bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang tata ruang, rekayasa dan arsitektur perkotaan, penataan bangunan serta prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.

Fungsi Dinas meliputi penyusunan program dan kegiatan, penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang tata ruang, rekayasa dan arsitektur perkotaan, penataan bangunan, serta prasarana dan sarana perumahan dan permukiman. Dinas juga berfungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, penyusunan rencana detail tata ruang dan rencana tapak, penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan, pemberian izin lokasi, peruntukan penggunaan dan pendirian bangunan, serta penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan), Bidang Tata Ruang (dengan Seksi Tata Guna Tanah dan Seksi Pengendalian Tata Ruang), Bidang Rekayasa dan Arsitektur Perkotaan (dengan Seksi Planologi Kota dan Seksi Bina Arsitektur Kota), Bidang Penataan Bangunan (dengan Seksi Perizinan Bangunan dan Seksi Pengaturan Bangunan), Bidang Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman (dengan Seksi Perencanaan Prasarana dan Sarana Umum dan Seksi Pengawasan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman), UPTD Pengawasan Bangunan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pembiayaan Dinas berasal dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER : 26
SERIES : D

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 26 YEAR 2003
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF THE SPATIAL PLANNING AND HOUSING SERVICE OF THE BEKASI CITY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 60 of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations and Regional Government policies in evaluating institutions, it is deemed necessary to establish the Spatial Planning and Housing Service of the Bekasi City Government which is stipulated by a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Employment (State Gazette of 1974 Number 55, Supplement to the State Gazette Number 3041) as amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b16c683c-6b7e-490c-ab16-e2a24f131cea","actionData","errors"]