[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1675af9-b557-4f70-85f8-87e391a81a98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi kebersihan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD. 2011/19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Retribusi Daerah Merupakan Salah Satu Sumber\r\nPendapatan Daerah Yang Penting Guna Membiayai\r\nPelaksanaan Pemerintahan Daerah Dalam\r\nMelaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta\r\nMewujudkan Kemandirian Daerah;\r\nB. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,\r\nRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dan\r\nPelaksanaannya Harus Diatur Dengan Peraturan\r\nDaerah. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03\r\nTahun 2006; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12\r\nTahun 2008. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;\r\nBAB III : GOLONGAN RETRIBUSI;\r\nBAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\nBAB V : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VI : WILAYAH PUNGUTAN;\r\nBAB VII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;\r\nBAB VIII : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN;\r\nBAB IX : SANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB X : PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA;\r\nBAB VIII : LARANGAN DAN SANKSI;\r\nBAB XII : PENGAWASAN;\r\nBAB XIII : KEBERATAN;\r\nBAB XI : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;\r\nBAB XV : PEMERIKSAAN;\r\nBAB XV : INSENTIF PEMUNGUTAN;\r\nBAB XVII : PENYIDIKAN;\r\nBAB XVIII : KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XV : KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XVI : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011. \n Peraturan Daerah\r\nKotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 14 Tahun 1999 tentang\r\nRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 29 tahun 2004\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah\r\nTingkat II Palangka Raya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi\r\nPelayanan Persampahan/Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku\r\nlagi. \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.\n2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 29 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur mengenai nama, objek, subjek, dan golongan retribusi. Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta penyediaan lokasi pembuangan di TPA. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

\n\n

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas komponen biaya perhitungan yang meliputi biaya pengangkutan dari TPS ke TPA, biaya penyediaan dan pemeliharaan lokasi pemrosesan/pemusnahan akhir sampah, dan biaya pengelolaan. Tarif retribusi bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran tempat tinggal atau tempat usaha, mulai dari rumah tangga hingga pabrik industri besar.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran, sanksi administrasi, penghapusan piutang yang kedaluwarsa, larangan dan sanksi terkait pengelolaan sampah, pengawasan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 29 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) akan dikenakan sanksi peringatan atau teguran baik secara lisan atau pun tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dimulai dari teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.\n2. Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).\n3. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Palangkaraya No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140856/perda-kota-palangkaraya-no-3-tahun-2018","b9c4651e-ed93-47ee-b1fd-5b17bee7a392","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 19 OF 2011
CONCERNING
LOCAL FEE FOR WASTE / SANITATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA

Considering:

that regional fees are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government in providing services to the community and realizing regional independence;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, the Local Fee for Waste/Sanitation Services and its implementation must be regulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Palangka Raya City concerning the Local Fee for Waste/Sanitation Services.

In view of:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1675af9-b557-4f70-85f8-87e391a81a98","actionData","errors"]