[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b16302ae-f919-458d-b17c-5c955cd54f7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PERLINGUNGAN MASYARAKAT
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n a. Untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman bersih dan aman\r\nb. ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi \n 1.\tPasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\n2.\tUU No. 9 Tahun 1967\r\n3.\tUU No. 23 Tahun 2014\r\n4.\tPP No. 6 Tahun 2010\r\n5.\tPermendagri No. 40 Tahun 2011\r\n6.\tPermendagri No. 54 Tahun 2011\r\n7.\tPermendagri No. 84 Tahun 2014\r\n8.\tPermendagri No. 80 Tahun 2015\r\n9.\tPerda No. 8 Tahun 2016\r\n10.\tPerda No. 9 Tahun 2017\r\n \n Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah provinsi. Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.\r\nUntuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya meliputi: \r\na. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai; \r\nb. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum; \r\nc. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai; \r\nd. tertib lingkungan dan persampahan; \r\ne. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; \r\nf. tertib bangunan; \r\ng. tertib sosial; \r\nh. tertib kesehatan; \r\ni. tertib tempat hiburan dan keramaian; \r\nj. tertib pelajar/mahasiswa; \r\nk. tertib kerukunan umat beragama; dan \r\nl. tertib peran serta masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018. \n 38 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat serta menghindarkan masyarakat dari gangguan.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan: Gubernur memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di wilayah provinsi. Pelaksanaan kewenangan ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Gubernur juga berwenang menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang lintas kabupaten/kota.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui perencanaan, pencegahan, penegakan perda dan perkada, perlindungan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi.
Ketertiban Umum: Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, termasuk ketertiban jalan, tata ruang, lingkungan, tempat usaha, bangunan, sosial, kesehatan, tempat hiburan, pelajar/mahasiswa, kerukunan umat beragama, dan peran serta masyarakat.
Ketentraman Masyarakat: Untuk menciptakan ketentraman, Gubernur berwenang melakukan tindakan pencegahan terhadap gangguan, perlindungan terhadap masyarakat dan aset pemerintah, serta pemantauan.
Perlindungan Masyarakat: Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada satuan Linmas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum, kesiapan penanganan bencana, dan melakukan pengawasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pembatalan izin, penyegelan tempat, pencabutan izin, atau pembongkaran bangunan.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dapat dikenakan pidana kurungan atau denda dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat pelanggaran.\n3. Petugas yang tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BENGKULU
REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER, PUBLIC PEACE
AND PUBLIC PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BENGKULU,

Considering:

that in order to create an orderly, peaceful, comfortable, clean and\nsafe community life in Bengkulu Province, it is necessary to have a regulation regarding\nthe organization of public order, public peace\nand public protection, which aims to improve\nthe welfare of the people of Bengkulu Province;
that the provisions of Article 12 paragraph (1) letter e and the Appendix\nletter e of Law Number 23 of 2014 concerning\nRegional Government places governmental affairs\nin the field of public order, peace and protection\nof the public as mandatory governmental affairs\nrelated to basic services, the implementation of which\nacross regencies/cities within a province\nbecomes the authority of the regional government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b16302ae-f919-458d-b17c-5c955cd54f7d","actionData","errors"]