[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b157a393-6b1d-4414-9f6f-62851d46183b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 22 Tahun 2010","number","22","year","2010","published_date","2010-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten \n UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 23 Tahun 1992, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 69 Tahun 2010,Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 999.A Tahun 2002 dan Nomor 37A Tahun 2002, Kepmenkes No 582 Tahun 1997, Kepmenkes No 364 Tahun 2003, Kepmenkes No 1457 Tahun 2003, Kepmenkes No 128 Tahun 2004, Permendagri No 13 Tahun 2006, Kepmenkes No 666 Tahun 2007, Perda Kab. Pacitan No 7 Tahun 2006, Perda Kab. Pacitan No 20 Tahun 2007 \n retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan pungutan daerah atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Puskesmas atau di UPT Labkesda yang dibebankan kepada pasien/orang pribadi/masyarakat/Badan/penjamin \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pacitan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan UPT Labkesda, yang didukung oleh sumber daya kesehatan yang memadai, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di instansi kesehatan daerah, meliputi pelayanan di Puskesmas (rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, KIA, gigi dan mulut, mata dan THT, medik, penunjang medik, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi medik, konsultasi, pemulasaraan jenazah, transfusi darah dan gas medik, medico legal, transportasi pasien dan jenazah, home care, pendidikan dan penelitian) dan pemeriksaan laboratorium di UPT Labkesda (kesehatan lingkungan dan klinik).
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di instansi kesehatan daerah.
Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Prinsip penetapan tarif didasarkan pada jenis dan klasifikasi pelayanan, dengan tujuan meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan, serta menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan.
Struktur dan tarif retribusi tercantum dalam lampiran peraturan daerah.

Peraturan ini juga mengatur masa retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pengelolaan keuangan retribusi, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, dan pemeriksaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Perturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 22
REGIONAL GAZETTE
PACITAN REGENCY
YEAR 2010

REGIONAL REGULATION OF PACITAN REGENCY
NUMBER 22 OF 2010
CONCERNING
HEALTH SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PACITAN,

Considering:

that in order to improve the quality and accessibility of public health services at the Public Health Center and at the Regional Health Laboratory Technical Implementation Unit for the people of Pacitan Regency, adequate health resources need to be supported;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Health Service Retribution is one type of retribution that is the authority of the Regency;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Pacitan Regency concerning Health Service Retribution.

In View of:

Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b157a393-6b1d-4414-9f6f-62851d46183b","actionData","errors"]