[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1510a70-bb13-4d04-af5a-6779d6985d2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019","number","108","year","2019","published_date","2019-12-27","effective_date","2019-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 108, BN 2019/NO 1789; PERATURAN.GO.ID : 88 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Negara Lain.\n2. Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendaftaran Penduduk:\n
- Pencatatan biodata penduduk (WNI dan WNA).
- Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, perubahan data, atau penggantian karena hilang/rusak.
- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru, karena pindah datang, perubahan data, perpanjangan (bagi WNA), hilang/rusak, atau di luar domisili.
- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Penerbitan surat keterangan kependudukan terkait peristiwa kependudukan (pindah/datang).
- Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
\n
Pencatatan Sipil:\n
- Pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
- Pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil.
\n

Peraturan ini juga mengatur tata cara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara daring (online) melalui web dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), serta secara manual di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk setiap jenis layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persyaratan khusus bagi badan hukum tidak diatur secara spesifik dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138580/permendagri-no-9-tahun-2016","47495b0b-d6d1-44ce-98e0-dc86d88ede26",{"_93":99,"_95":100},"Permendagri 12 Tahun 2010 Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Negara Lain","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1789, 2019
MINISTRY OF HOME AFFAIRS. Requirements. Procedures. Civil.
Population Registration. Recording
Implementing Regulations.

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 108 OF 2019
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 96 OF 2018
CONCERNING REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR POPULATION REGISTRATION
AND CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 23 paragraph (3),
Article 30, Article 61, Article 64 paragraph (4), Article 72, and Article 77
paragraph (2) of Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning
Requirements and Procedures for Population Registration and
Civil Registration, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Home
Affairs concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1510a70-bb13-4d04-af5a-6779d6985d2a","actionData","errors"]