[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b14d7980-8168-4122-9e04-f19bca395af1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2016/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. \n UU No 27 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PERPRES No 97 Tahun 2014; PERPRES No 98 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 20 Tahun 2008; PERMENPAN RB No 35 Tahun 2012; PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014; PERMENPAN RB No 16 Tahun 2014; PERDA Kota Banjar No 7 Tahun 2011; PERDA Kota Banjar No 2 Tahun 2014; PERDA Kota Banjar No 8 Tahun 2016; PERDA No 1 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas dan Prinsip\r\n3.\tMaksud dan Tujuan\r\n4.\tSasaran dan Fungsi\r\n5.\tKelembagaan\r\n6.\tStandar Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n7.\tWewenang Penetapan Izin\r\n8.\tRuang Lingkup\r\n9.\tPenolakan Perizinan\r\n10.\tPencabutan dan Pembatalan Perizinan\r\n11.\tPengaduan\r\n12.\tInformasi\r\n13.\tKepuasan Masyarakat\r\n14.\tInsentif Pegawai\r\n15.\tPembinaan, Pengawasan dan Pengendalian\r\n16.\tPelaporan\r\n17.\tKetentuan Peralihan\r\n18.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016. \n Petunjuk pelaksanaan Perda ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Perda ini dan Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Perwal. \n 37 Halaman (Penjelasan 12 Halaman) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta untuk menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup pembentukan Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pelaksana PTSP, serta pembentukan Tim Teknis untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses perizinan. Kewenangan penetapan izin berada pada Wali Kota, yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas atau Camat.\n\nRuang lingkup kegiatan yang diatur meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, penanaman modal, perikanan, pariwisata, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan perekonomian. Peraturan ini juga mengatur standar pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, pembayaran retribusi, standar operasional prosedur, dan penolakan perizinan.\n\nSubjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan, serta menyampaikan pengaduan jika pelayanan tidak sesuai. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PTSP.","transitional_provisions","1. Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka semua ketentuan mengenai perizinan di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini masih tetap berlaku, sampai ditetapkan ketentuan yang baru berdasarkan Perda ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY
NUMBER 11
YEAR 2016
SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF
ONE-STOP SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF BANJAR,

Considering:

that in order to improve the quality of public service and improve the implementation of services in order to realize fast, easy, inexpensive, transparent, certain and affordable services, a One-Stop Service is implemented;
that to implement the provisions of Article 349 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to regulate the simplification of types and procedures
public services to improve service quality and regional competitiveness;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of One-Stop Service;

In view of:

Law Number 27 of 2002 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b14d7980-8168-4122-9e04-f19bca395af1","actionData","errors"]