[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b147b307-5dce-49b4-8179-43805291c7db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-10-23","effective_date","2014-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Utara","place_of_enactment","Wanggudu","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bangunan-gedung
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2013/No. 58 , LL 93 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;\r\nBahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah;\r\nBahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Bangunan Gedung;\r\n \n Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 15 Tahun 1985 ; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; PP No. 13 Tahun 1986; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 01 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 04 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 05 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 07 Tahun 2012; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 19 Tahun 2012; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 20 Tahun 2012; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 22 Tahun 2012; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 22 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nBangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tFungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung.\r\n3.\tPersyaratan Bangunan Gedung\r\n4.\tPenyelenggaraan Bangunan Gedung\r\n5.\tTim Ahli Bangunan Gedung (TABG)\r\n6.\tPeran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung\r\n7.\tPembinaan\r\n8.\tSanksi \t\r\n9.\tKetentuan Peralihan\r\n10.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 07 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 30)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara ini mengatur tentang bangunan gedung. Latar belakangnya adalah perlunya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, sesuai fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Tujuannya adalah mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung berdasarkan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus.\n- Persyaratan administratif seperti status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).\n- Persyaratan teknis terkait tata bangunan dan lingkungan (peruntukan lokasi, intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan) serta keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).\n- Proses perizinan IMB, termasuk persyaratan permohonan, pemeriksaan dokumen, dan penerbitan IMB.\n- Pengawasan pelaksanaan konstruksi dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).\n- Peran masyarakat dalam pemantauan, penjagaan ketertiban, pemberian masukan, dan pengajuan gugatan terkait bangunan gedung.\n- Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.","transitional_provisions","1. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap diproses sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sebelumnya.\n2. Pemilik bangunan gedung yang pada saat berlakunya peraturan daerah ini belum memiliki IMB wajib mengajukan permohonan IMB selambat-lambatnya 30 hari setelah peraturan daerah ini dinyatakan berlaku dengan dilengkapi SLF.\n3. Dalam hal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.\n4. Pemilik bangunan gedung yang mengubah fungsi bangunan gedung yang telah memiliki IMB wajib mengajukan permohonan IMB baru.\n5. Dalam hal bangunan gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, maka bangunan gedung tersebut perlu dilakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.\n6. Dalam hal bangunan gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak memiliki SLF, secara bertahap perlu mengajukan permohonan SLF yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.\n7. Pemberlakuan IMB dan SLF ditentukan sebagai berikut:\na. Bangunan umum (......) tahun sejak diberlakukannya peraturan ini;\nb. Bangunan hunian nonsederhana (......) tahun sejak diberlakukannya peraturan ini;\nc. Bangunan hunian sederhana (......) tahun sejak diberlakukannya peraturan ini.","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam IMB dan/atau SLF dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.\n2. Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF NORTH KONAWE REGENCY
REGIONAL REGULATION OF NORTH KONAWE REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the building management must be carried out in an orderly manner, in accordance with its function, and meet the administrative and technical requirements of the building in order to ensure the safety of occupants and the environment;
that the building management must be based on the Regional Spatial Plan;
that the building management must be able to provide security and comfort for the environment;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of North Konawe Regency concerning Buildings;

In view of:

Article 5 paragraph (1) and Article 20 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b147b307-5dce-49b4-8179-43805291c7db","actionData","errors"]