Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan cara, metode, dan standar yang telah ditentukan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, termasuk peran Pemrakarsa dan Biro Hukum dan Organisasi dalam proses pembentukan peraturan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan ini, serta persyaratan khusus bagi Pemrakarsa dalam mengajukan usulan peraturan.

(-)

(-)