Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: a. Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0091); dan b. Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0154)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur melalui perluasan objek pajak daerah, khususnya dengan menambahkan pajak parkir. Latar belakangnya adalah perkembangan sarana dan prasarana perparkiran yang belum menjadi objek pajak, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam pemungutan pajak parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan menambahkan ketentuan mengenai Pajak Parkir. Secara substansial, peraturan ini mengatur:

1. Penambahan jenis pajak daerah, yaitu Pajak Parkir.
2. Definisi Pajak Parkir sebagai pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, dengan pengecualian untuk parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, perkantoran untuk karyawan sendiri, serta kedutaan/konsulat asing dengan asas timbal balik.
4. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir, sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir.
5. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir, termasuk potongan harga dan parkir cuma-cuma.
6. Tarif Pajak Parkir ditetapkan berbeda-beda:
   • 30% untuk parkir di pelabuhan dan bandara.
   • 10% untuk parkir di tempat usaha dan penitipan kendaraan bermotor.
   • 5% untuk parkir pada kegiatan insidentil untuk kepentingan sosial.
7. Besaran pokok Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

(-)

(-)