[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b10e78b1-d406-49ac-83b0-c680d94817e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-23","effective_date","2024-04-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klungkung","place_of_enactment","Semarapura","theme","PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-BERUSAHA
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa untuk mewujudkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Klungkung perlu didukung dengan pelayanan perizinan berusaha yang berkualitas, cepat,\r\n mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;\r\nb. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Klungkung yang komprehensif;\r\nc.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2023\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n \n Ketentuan umum,kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah,pelaksanaan perizinan berusaha,tata hubungan kerja,\r\npembentukan tim perizinan berusaha,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2024. \n - \n - \n 21 Halaman dan penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Tanah Laut dengan mewujudkan proses pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan memenuhi hak masyarakat. Peningkatan ekosistem investasi dilakukan melalui penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan yang efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan akuntabel.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, meliputi sektor perizinan berusaha (kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik, dan ketenagakerjaan), jenis perizinan berusaha (berbasis risiko), non perizinan berusaha, kewenangan dan prosedur perizinan, pembinaan dan pengawasan, koordinasi antar instansi, pelaporan dan penyelesaian keberatan, sistem informasi perizinan, penyelesaian sengketa perizinan, partisipasi masyarakat, dan pendanaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Tingkat risiko menentukan jenis perizinan berusaha, yang meliputi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah (Nomor Induk Berusaha/NIB), menengah (NIB dan Sertifikat Standar), dan tinggi (NIB dan Izin). Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan pelayanan persyaratan investasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pembayaran melalui jasa perbankan, dan ketersediaan aparatur yang kompeten.

","transitional_provisions","1. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha atau Pemegang Izin yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.\n2. Pelaku Usaha atau Pemegang Izin yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Pelaku Usaha atau Pemegang Izin yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS.\n4. Pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha atau Pemegang Izin melalui surat elektronik yang didaftarkan.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajiban mempunyai nomor induk berusaha, sertifikat standar, izin dalam ketentuan Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelaku usaha yang tidak mengajukan perubahan Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administratif.\n3. Jenis sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan Pemerintah Daerah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n4. Bupati mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TANAH LAUT
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF LICENSING IN THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF TANAH LAUT,

Considering:

that in order to optimize business licensing services, risk-based business licensing and non-licensing, it is necessary to adjust all resources, facilities and infrastructure, as well as the arrangement of business licensing service regulations and non-licensing can run as they should;
that in order to improve services to the community in the Region and shorten the service process in order to realize fast, easy, affordable, accountable and professional services within the framework of business licensing services, risk-based business licensing and non-business licensing and in order to accelerate the increase and expansion of economic activities and development of Tanah Laut Regency, steps are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b10e78b1-d406-49ac-83b0-c680d94817e3","actionData","errors"]