[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b104b5ee-b26b-47c3-86d4-5d4c6d9704df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-06-06","effective_date","2014-06-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":78,"_55":79,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Siak","place_of_enactment","Siak Sri Indrapura","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN-GEDUNG
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2014/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang\r\nandal, fungsional, berjati diri, serasi, dan selaras\r\ndengan lingkungannya, perlu dilakukan penataan\r\nbangunan gedung dalam wilayah Kabupaten Siak. \n \tDasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; PP No.35 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2011; PERMEN PUPR No.29/PRT/ M/2006; PERMEN PUPR No.30/PRT/M/2006; PERMEN PUPR 6/PRT/M/2007; PERMEN PUPR 45/PRT/M/2007; PERMEN PUPR 24/PRT/M/2008; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDA Kab. Siak No.1 Tahun 2002; PERDA Kab. Siak No.07 Tahun 2005; PERDA Kab. Siak No.24 Tahun 2007; \n Dalam Peraturan ini berisi 16 (enam belas) bab dan 143 (seratus empat puluh tiga) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Wewenang dan Tanggungjawab; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Izin Mendirikan Bangunan; Peran Masyarakat; Tim Ahli Bangunan Gedung; Pembinaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2014. \n Lamp I \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 14)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, fungsional, berjati diri, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, serta menjamin keselamatan masyarakat dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. *Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung*:\n - Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Klasifikasi bangunan gedung didasarkan pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi/kepadatan, tingkat ketinggian, dan kepemilikan.\n\n2. *Persyaratan Bangunan Gedung*:\n - Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan (peruntukan, intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan) serta persyaratan keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).\n\n3. *Wewenang dan Tanggung Jawab*:\n - Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk menyusun peraturan daerah, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan, pendataan, kajian, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan, pengendalian, dan penyelesaian konflik terkait perizinan dan penyelenggaraan bangunan gedung.\n\n4. *Penyelenggaraan Bangunan Gedung*:\n - Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan bangunan gedung.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.\n2. IMB yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya untuk selanjutnya diadakan penyesuaian dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.\n3. Bangunan gedung yang belum memperoleh IMB, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak disahkannya peraturan daerah ini sudah harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung.\n4. Bangunan gedung yang telah didirikan sebelum dikeluarkannya peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun wajib memiliki sertifikat laik fungsi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara pembangunan, pembekuan IMB, penghentian tetap membangun, pencabutan IMB, dan perintah pembongkaran bangunan.\n3. Jika pemilik tidak melakukan pembongkaran, pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran atas biaya pemilik dan pemilik dikenakan denda administratif maksimal 10% dari nilai total bangunan.\n4. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIAK
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIAK REGENCY
NUMBER 1 OF 2014
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIAK,

Considering:

that in order to realize reliable, functional, self-identified, harmonious, and in accordance with its environment buildings, it is necessary to arrange buildings in the Siak Regency area;
that in order to guarantee public safety and to achieve orderly building management that complies with administrative and technical requirements of buildings in terms of safety, health, comfort, and convenience, it is necessary to regulate buildings in the Siak Regency area;
that in order to realize legal certainty in the implementation of buildings in the Siak Regency area, a Regional Regulation on Buildings is needed that is integrative and in accordance with Law Number 28 of 2002 concerning Buildings and Government Regulation Number 36 of 2005 concerning Implementing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b104b5ee-b26b-47c3-86d4-5d4c6d9704df","actionData","errors"]