[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0fe159d-dc47-40f8-bd9d-d09527455d5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 Tahun 2016","number","28/POJK.04/2016","year","2016","published_date","2016-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 28/POJK.04/2016, LN.2016/NO.149, TLN NO.5910, ojk.go.id: 14 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi di Pasar Modal Indonesia melalui sistem yang terintegrasi, yang menggabungkan data transaksi produk investasi dan aset dasar serta sentralisasi data investor. Hal ini diharapkan dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi.

Ketentuan Substansial: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan transaksi produk investasi, transaksi aset dasar, dan pelaporan. Penyedia S-INVEST adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sedangkan pengguna termasuk manajer investasi, perantara pedagang efek, dan bank kustodian. Penyedia S-INVEST harus menyediakan layanan pendaftaran produk investasi, nomor identitas tunggal pemodal, dan memastikan keamanan serta keandalan sistem. Pengguna S-INVEST wajib mematuhi peraturan penyedia, menjaga kerahasiaan akses, dan menyediakan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST. Setiap produk investasi harus terdaftar di S-INVEST, dan pengguna harus memastikan data yang dimasukkan akurat dan terkini.

","transitional_provisions","1. Kewajiban untuk menggunakan S-INVEST dan menyampaikan laporan Reksa Dana melalui S-INVEST berlaku penuh mulai 31 Agustus 2016.\n2. Kewajiban penyediaan dan penggunaan layanan S-INVEST terkait Transaksi Aset Dasar berlaku penuh mulai 31 Agustus 2017.\n3. Pengguna S-INVEST harus melakukan uji coba penggunaan sistem sebelum kewajiban berlaku penuh.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.\n2. Sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 28 /POJK.04/2016
ON
INTEGRATED INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the efficiency of investment management activities in the Indonesian Capital Market, an efficient system is needed that is supported by the integration of investment product transaction data and basic asset transaction data of the investment management industry, as well as the creation of investor data centralization in the investment management industry in an integrated investment management system;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Financial Services Authority concerning the Integrated Investment Management System;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0fe159d-dc47-40f8-bd9d-d09527455d5b","actionData","errors"]