[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0fc9d84-8d8e-422a-8b4e-67b4e386e31d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan Di Kabupaten Boyolali","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-11-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Ketenagalistrikan Di Kabupaten Boyolali","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketenagalistrikan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketenagalistrikan Di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:	\n \n bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak, maka peran serta Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; bahwa guna melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 (ayat) 3 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu membentuk Peraturan Daerah di bidang Ketenagalistrikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Boyolali; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; \r\n\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: \r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas dan Tujuan\r\nBab III Penguasaan dan Pengusahaan\r\nBab IV Kewenangan Pengelolaan\r\nBab V Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah\r\nBab VI Usaha Ketenagalistrikan\r\nBab VIII Harga Jula, Sewa Jaringan dan Tarif Tenaga Listrik\r\nBab IX Keselamatan Ketenagalistrikan\r\nBab X Pemberdayaan Masyarakat\r\nBab XI Hak dan Kewajiban\r\nBab XII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XIII Penyidikan\r\nBab XIV Sanksi Administratif\r\nBab XV Ketentuan Pidana\r\nBab XVI Ketentuan Peralihan\r\nBab XVII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2013. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Boyolali ditetapkan dengan tujuan untuk:

Memberikan dasar hukum dalam pemberian izin dan wajib daftar bagi usaha ketenagalistrikan, pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Mendukung program pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional.
Mengelola dan melestarikan potensi sumber daya alam yang ada di daerah dalam rangka mendukung iklim dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.

Peraturan ini mengatur mengenai penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik, di mana penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan/atau Perorangan, dengan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama investasi.

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penetapan Peraturan Daerah, Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten, izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik, izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik, pembinaan dan pengawasan, pengangkatan inspektur ketenagalistrikan, dan penetapan sanksi administratif.

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik (untuk kepentingan umum dan sendiri) dan usaha penunjang tenaga listrik. Setiap instalasi tenaga listrik harus melalui Uji Laik Operasi untuk memenuhi persyaratan aspek andal, aman, dan ramah lingkungan. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak melintasi sungai, jalan, menggunakan tanah, dan memotong tanaman yang menghalangi, dengan kewajiban memberikan ganti rugi atau kompensasi. Mereka juga wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan, memberikan pelayanan yang baik, memenuhi kebutuhan tenaga listrik, menjamin kelangsungan pasokan, menggunakan peralatan yang memenuhi persyaratan, mempekerjakan tenaga teknik yang kompeten, memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi bersih, melakukan program pemberdayaan masyarakat, menyampaikan laporan berkala, dan melakukan pemeriksaan instalasi secara berkala.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk penyediaan dan pemanfaatan sumber energi, pemenuhan pasokan, persyaratan keteknikan, perlindungan lingkungan hidup, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, penggunaan tenaga kerja asing, mutu dan keandalan, persyaratan perizinan, tarif, dan mutu jasa penunjang tenaga listrik.

","transitional_provisions","1. Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka pendaftaran atau izin tersebut tetap berlaku sampai masa berakhirnya izin tersebut, untuk kemudian dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin wajib memilki izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan belum memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (3) dan (4), Pasal 16 ayat (3) dan (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin usaha.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ΒΟYOLALI

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 12 OF 2013
REGARDING
ELECTRICITY IN BOYOLALI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

Considering:

that electricity is a necessity for many people, the role of the Regional Government needs to be improved in managing and utilizing the potential of natural resources to meet the electricity needs of the community, the utilization of which must pay attention to electrical safety requirements;
that in order to implement the authority of the Regional Government of Boyolali Regency as referred to in the provisions of Article 5 (paragraph) 3 letter a of Law Number 30 of 2009 concerning electricity, it is necessary to form a Regional Regulation in the field of electricity;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Boyolali Regency concerning electricity in Boyolali

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0fc9d84-8d8e-422a-8b4e-67b4e386e31d","actionData","errors"]