[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0dee558-2ec2-4b32-b646-173fbbd31838","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Dalam Rangka Perdagangan Perbatasan","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2019","number","16","year","2019","published_date","2019-03-26","effective_date","2019-03-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Dalam Rangka Perdagangan Perbatasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Pertanian NO. 16, BN.2019/No.346, peraturan.go.id: 8 hlm.
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Dalam Rangka Perdagangan Perbatasan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/8/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1043).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dalam rangka perdagangan perbatasan. Latar belakangnya adalah untuk mendukung efektivitas pengelolaan lintas batas negara di wilayah perbatasan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan tindakan karantina hewan dan tumbuhan pada pos pemeriksaan lintas batas (PPLB). Ketentuan substansial mencakup bahwa pemasukan atau pengeluaran dalam rangka perdagangan perbatasan harus didasarkan pada perjanjian bilateral yang memuat standar sanitari dan fitosanitari kedua negara, termasuk jenis dan jumlah media pembawa HPHK/OPTK serta persyaratan dan tindakan karantina. Setiap pelintas batas yang melakukan pemasukan atau pengeluaran wajib melalui PPLB, melaporkan dan menyerahkan kepada petugas untuk dilakukan tindakan karantina, serta memiliki Identitas Pelintas Batas dan pas lintas batas. Tindakan karantina meliputi pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan. Media pembawa yang tidak sesuai dengan perjanjian bilateral akan ditolak. Biaya yang timbul akibat tindakan karantina menjadi beban dan tanggung jawab pelintas batas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2019
CONCERNING
QUARANTINE MEASURES FOR THE ENTRY AND EXIT
OF CARRIERS IN THE CONTEXT OF BORDER TRADE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to support the effectiveness of state border management in border areas, it is necessary to regulate the implementation of animal quarantine and plant quarantine measures at border crossing posts;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Agriculture concerning Quarantine Measures Against the Entry and Exit of Carriers in the Context of Border Trade;

In view of:

Law Number 16 of 1992 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0dee558-2ec2-4b32-b646-173fbbd31838","actionData","errors"]