[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0ddde83-e4d1-43b0-a36d-639216593d98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Katingan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Katingan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pariwisata
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Tahun 2024 No. 3, TLD No. 95
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kepariwisataan merupakan salah satu potensi yang saat ini perlu diperhatikan perkembangannya di Kabupaten Katingan dan sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah maka Urusan Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan salah satu Kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;\r\nUndang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\nUndang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;\r\nUndang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;\r\nUndang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\nUndang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;\r\nUndang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Sidang Kepariwisataan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Serusaha Serbasis Risiko;\r\nPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;\r\nPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Sidang Pariwisata;\r\nPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Serusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;\r\nPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;\r\n \n Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata;\r\nb. Pendaftaran Usaha Pariwisata;\r\nc. Wewenang Pemerintah Daerah;\r\nd. Hak, Kewajiban dan Larangan;\r\ne. Peran Serta Masyarakat;\r\nf. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan\r\ng. Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024. \n 57 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah potensi kepariwisataan yang perlu dikembangkan sejalan dengan otonomi daerah, dengan tujuan membuka peluang usaha dan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha wajib mendaftarkan usahanya sebagai perlindungan hukum.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup bidang dan jenis usaha pariwisata seperti daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi, makanan dan minuman, akomodasi, hiburan, pramuwisata, pertemuan, informasi, konsultan, wisata tirta, dan SPA. Peraturan ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban pelaku usaha dan wisatawan, serta peran serta masyarakat.\r\n\r\nUsaha pariwisata harus memenuhi standar keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kelayakan lingkungan. Kegiatan usaha pariwisata meliputi pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perijinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib untuk dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin baru dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata.","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai teguran lisan atau diusir dari lokasi.\r\n2. Pengusaha pariwisata yang melanggar kewajiban dan larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.\r\n3. Pelanggaran terhadap larangan dapat diancam pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KATINGAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ABOUT
ORGANIZATION OF THE TOURISM BUSINESS
IN KATINGAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that tourism is one of the potentials that currently needs attention for its development in Katingan Regency and in line with the Regional Autonomy policy, the Affairs of Tourism Business Organization is one of the Regional Authorities as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government;
that the development of the tourism sector is needed to encourage the development of various types of tourism businesses in the region that can open up business opportunities and jobs as widely as possible for the community so that it can provide benefits for improving the welfare of the community and the ability to face the challenges of changes in local,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0ddde83-e4d1-43b0-a36d-639216593d98","actionData","errors"]