[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0cfb5d4-18d8-4d76-9f56-f28cdd88dfd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-09-26","effective_date","2022-09-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepariwisataan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/NOMOR.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kepariwisataan merupakan bagian yang tidak \r\nterpisahkan dari pembangunan nasional dan Daerah\r\nyang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu,\r\nberkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap\r\nmemberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama,\r\nbudaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan\r\nmutu lingkungan hidup, serta kepentingan Daerah; \r\nbahwa Kabupaten Purbalingga memiliki nilai akar\r\nsejarah, kebudayaan, dan sumber daya yang strategis\r\nuntuk pengembangan kepariwisataan sebagai wujud\r\ntujuan tercapainya arah pembangunan sektor pariwisata; \r\nbahwa sebagai landasan hukum penyelenggaraan\r\nkepariwisataan di daerah, maka perlu mengatur\r\nPenyelenggaraan Kepariwisataan dengan Peraturan\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan\r\nKepariwisataan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pembangunan Kepariwisataan\r\nBab III Usaha Pariwisata dan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata\r\nBab IV Hak, Kewajiban dan Larangan\r\nBab V Koordinasi dan Kerja Sama\r\nBab VI Badan Promosi Pariwisata Daerah\r\nBab VII Gabungan Industri Pariwisata Daerah\r\nBab VIII Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja\r\nBab IX Pembiayaan\r\nBab X Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XI Ketentuan Penyidikan\r\nBab XII Ketentuan Pidana\r\nBab XIII Ketentuan Peralihan\r\nBab XIV Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2015 dicabut. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam dan budaya, serta mengangkat citra daerah. Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan, yang didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata. Setiap orang berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata serta berperilaku santun di lingkungan destinasi pariwisata. Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Gabungan Industri Pariwisata Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan melakukan pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata.","transitional_provisions","1. Semua perizinan pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.\n2. Semua Produk Hukum Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif.\n2. Setiap Pelaku Usaha yang ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata, dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
UNITY IN DIVERSITY
REGENT OF PURBALINGGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
TOURISM ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n

Considering:

that tourism is an integral part of national and regional development carried out systematically, planned, integrated, sustainably, and responsibly while still providing protection for religious values, culture that lives in society, the preservation and quality of the environment, and the interests of the Region;
that Purbalingga Regency has historical roots, culture, and strategic resources for the development of tourism as a manifestation of the achievement of the direction of tourism sector development;
that as a legal basis for the organization of tourism in the region, it is necessary to regulate the Tourism Organization with Regional Regulations;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0cfb5d4-18d8-4d76-9f56-f28cdd88dfd9","actionData","errors"]