[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0cb607e-b4ed-4bef-8fff-3bae8579ac1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2022 tentang ZONA NILAI TANAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gowa","place_of_enactment","Sungguminasa","theme","ZONA NILAI TANAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ZONA-NILAI-TANAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Gowa 2022 No.10/TLD. No..
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ZONA NILAI TANAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pertanahan, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen penetapan nilai tanah yang demokratis dan berkeadilan; b. bahwa \r\ndalam rangka mewujudkan target Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; c. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah dengan memberikan informasi tanah yang lengkap, terbaru, dan\r\nmudah diakses oleh masyarakat serta sebagai referensi pada pengadaan tanah untuk kepentingan\r\numum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Zona Nilai Tanah. \n Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 5\r\nTahun 1960; UU Nomor 23 Tahun 2014. \n BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Tanah, Nilai Tanah, Zona, Zona Nilai Tanah. BAB II ASAS DAN TUJUAN . BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG. BAB V \r\nPERENCANAAN. BAB VI PENETAPAN. BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN. BAB VIII PELAPORAN. BAB IX PEMBAGIAN ZONA NILAI TANAH. BAB X KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. \n 10 Bab, 18 Pasal (16 Hlm) dan 9 Hlm. penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Gowa ini mengatur tentang Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah di bidang pertanahan yang demokratis dan berkeadilan, serta mencapai target Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. ZNT bertujuan untuk memberikan informasi tanah yang lengkap, terbaru, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta menjadi referensi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penetapan ZNT, yang meliputi penetapan kebijakan, inventarisasi nilai tanah, kerjasama, pengembangan instrumen ZNT, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan standar pelayanan minimal, dan pengelolaan sistem informasi nilai tanah. Pemerintah Daerah berwenang mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemerintahan dan mengambil langkah strategis sesuai peraturan perundang-undangan.\n\nPerencanaan ZNT dilaksanakan melalui tahapan persiapan, inventarisasi nilai tanah, rencana klasifikasi zona, dan penyusunan rencana ZNT. Penetapan ZNT dilakukan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional di Daerah, dan dapat didelegasikan kepada perangkat Daerah. Pengendalian dilakukan untuk memantau nilai tanah terhadap transaksi pertanahan dan perkembangan harga pasar, paling lama 2 tahun. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyusun laporan pelaksanaan penetapan ZNT.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GOWA
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GOWA REGENCY
NUMBER YEAR 2022
ABOUT
LAND VALUE ZONE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GOWA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement regional development in the land sector, the Regional Government needs to prepare a democratic and fair land value determination document;
that in order to realize the Regional Development Priority targets in the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan;
that to further ensure legal certainty regarding land utilization and management by providing complete, up-to-date, and easily accessible land information to the public
as well as a reference for land acquisition for public interest;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Land Value Zone.

In View

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0cb607e-b4ed-4bef-8fff-3bae8579ac1d","actionData","errors"]