[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0af8eb5-5bfd-4aec-a2a8-c878f747d424","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-04-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Penyelenggaraan Ibadah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ibadah haji
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No. 3/ 2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ibadah Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji, Pelaporan dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji, pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari dan ke Embarkasi/Debarkasi, serta meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jemaah Haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

\n\n

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

\n\n

Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) oleh Bupati yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. PPIH bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
Penetapan Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
Koordinasi antara Bupati dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari dan ke Embarkasi/Debarkasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Biaya Transportasi Jemaah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya, yang dikelola oleh Sekretariat Daerah. Biaya ini meliputi transportasi Jemaah Haji, pelayanan bagasi, konsumsi Jemaah Haji, dan transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PATI
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF HAJJ PILGRIMAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 35 of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage as amended by Law Number 34 of 2009 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2009 concerning Amendments to Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Hajj Pilgrimage;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;
Law Number 17 of 2003 concerning State Finances (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0af8eb5-5bfd-4aec-a2a8-c878f747d424","actionData","errors"]