[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0a38335-5cfa-44b9-b622-e45c89774dbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bungo","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Potensi produk unggulan daerah perlu dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk memiliki daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; \r\nUntuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dijadikan pedoman dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; Pepres No. 28 Tahun 2008; Permendagri No. 9 Tahun 2014. \n Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Produk Unggulan Daerah, meliputi: Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kewenangan; Perencanaan; Penggunaan Produk Unggulan Daerah; Pemasaran Produk Unggulan Daerah; Kemitraan; Pengembangan Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah; Pendanaan; Pengendalian dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria PUD; Perencanaan pengembangan produk unggulan\r\ndaerah jangka menengah; Pemasaran PUD; tata cara Pengendalian dan Evaluasi terhadap\r\npengembangan PUD;, diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.\r\nPeraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Perda ini agar ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.\r\nPerda dan Perbup yang mengatur mengenai pemberian izin usaha hotel, rumah makan, cafe dan Toko Modern harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 Perda ini. \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan produk unggulan daerah (PUD) di Kabupaten Bungo. Latar belakangnya adalah perlunya pelestarian dan pengembangan potensi produk unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang memerlukan regulasi sebagai pedoman.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD. Penetapan PUD dilakukan dengan Keputusan Bupati. Kriteria PUD meliputi penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, potensi untuk diperbaharui, aspek sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi, manajemen usaha, dan harga. Kriteria utama yang harus terpenuhi adalah penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, potensi untuk diperbaharui, aspek sosial budaya, dan ketersediaan pasar.

Setiap Aparatur Sipil Negara dan karyawan instansi di Kabupaten Bungo wajib menggunakan pakaian kerja khusus berbahan dasar produk unggulan daerah pada hari Kamis. Perangkat Daerah, BUMN, dan BUMD wajib memanfaatkan PUD dalam rapat, sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya, serta sebagai cenderamata. Pemasaran PUD dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, pengendalian harga, pengembangan jaringan distribusi, dan promosi. Hotel, rumah makan, café, dan toko modern di Kabupaten Bungo wajib memfasilitasi pajangan pemasaran PUD. Pemerintah Daerah mewajibkan pemohon izin usaha hotel, rumah makan, café, dan toko modern untuk membuat pernyataan bersedia memfasilitasi pemasaran PUD.

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pengembangan kawasan produksi PUD dilakukan melalui penataan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, penjaminan ketersediaan bahan baku lokal, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Pendanaan pengembangan PUD dibebankan pada APBD Kabupaten Bungo dan sumber lain yang sah. Bupati melakukan pengendalian, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengembangan PUD.

","transitional_provisions","1. Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini agar ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemberian izin usaha hotel, rumah makan, cafe dan Toko Modern harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pimpinan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; dan diumumkan di media massa cetak dan elektronik.\n2. Hotel, Rumah Makan dan Cafe yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis; Diumumkan di media massa cetak dan elektronik; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUNGO
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUNGO REGENCY
NUMBER 8 OF 2018
ON
MANAGEMENT OF LEADING COMMODITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUNGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the potential of leading commodities needs to be
maintained and developed in accordance with the conditions
and characteristics of the region to have competitiveness
so that it has an impact on improving
community welfare;
that to ensure the achievement of the targets
development of leading commodities needs to be
supported by regional regulations that
used as a guideline in efforts to develop
leading commodities;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to
stipulate a Regional Regulation on Management of
Leading Commodities;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the
Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0a38335-5cfa-44b9-b622-e45c89774dbe","actionData","errors"]