[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0a0bbc4-b828-4cad-a61f-a4e7a2b91dad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

psararana - sarana - utilitas umum perumahan
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2025/No.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum \r\nPerumahan merupakan kelengkapan dasar fisik serta fasilitas\r\npenunjang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam\r\npembangunan Perumahan yang merupakan kebutuhan dasar\r\nmanusia; bahwa masyarakat penghuni Perumahan membutuhkan\r\nlingkungan Perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi,\r\nteratur serta didukung dengan tersedianya Prasarana, Sarana,\r\ndan Utilitas Umum yang berkelanjutan; bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyerahan\r\ndan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum \r\nPerumahan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur\r\npelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyerahan dan Pengelolaan\r\nPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Penyerahan, Pengelolaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2025. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keberlanjutan pemeliharaan, dan memenuhi hak masyarakat terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- **Jenis Perumahan:** Perumahan tidak bersusun dan rumah susun, yang pembangunannya harus sesuai dengan perencanaan yang disahkan Pemerintah Daerah.\n- **Prasarana Perumahan:** Jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, drainase, sumur peresapan air hujan, dan tempat pembuangan sampah.\n- **Sarana Perumahan:** Sarana perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, dan parkir.\n- **Utilitas Umum Perumahan:** Jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum.\n- **Kewajiban Pengembang:** Menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan.\n- **Tim Verifikasi:** Pembentukan tim oleh Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.\n- **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan.","transitional_provisions","1. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan Perumahan, untuk tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini.\n2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berupa tanah siap bangun yang belum diserahkan, paling lambat diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Perumahan yang tidak berizin, agar mengurus izin dan paling lambat melakukan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah memiliki izin.","sanctions","1. Pengembang yang melanggar kewajiban menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan pembangunan, dan/atau perintah pembongkaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KEBUMEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
THE SUBMISSION AND MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES,
AND PUBLIC UTILITIES OF HOUSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

Considering:

that Housing Infrastructure, Facilities, and Public Utilities are basic physical equipment and supporting facilities that are an inseparable part of Housing development, which is a basic human need;
that Housing residents need a habitable Housing environment that is healthy, safe, harmonious, orderly and supported by the availability of sustainable Infrastructure, Facilities, and Public Utilities;
that to provide direction, foundation, and legal certainty to all parties involved in the submission and management of Housing Infrastructure, Facilities, and Public Utilities in Kebumen Regency, it is necessary to regulate its implementation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0a0bbc4-b828-4cad-a61f-a4e7a2b91dad","actionData","errors"]