[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b09a822b-b0d0-4ce3-b3c6-b5096e751fb7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2011/120 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi, maka perlu meninjau kembali dan mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Kependudukan khususnya yang mengatur tentang Retribusi; bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dalam rangka tertib administrasi Retribusi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi, perlu dilakukan pengaturan biaya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi; bahwa besaran biaya untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi; \n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota cimahi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, penagihan dan pembayaran, pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2007 dicabut. \n 28 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Kependudukan serta peraturan teknis pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cimahi ini mengatur tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi. Latar belakangnya adalah untuk meninjau kembali dan mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2007 terkait retribusi administrasi kependudukan, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi retribusi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- **Nama Retribusi:** Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.\n- **Objek Retribusi:** Pelayanan Cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), Kartu Identitas Kerja (KIK), dan Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak, Akta Kematian, dan Perubahan/Ganti Nama bagi Warga Negara Asing).\n- **Subjek Retribusi:** Setiap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.\n- **Tarif Retribusi:** Ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, dengan memperhatikan biaya yang dikeluarkan dan kemampuan masyarakat. Rincian tarif tercantum dalam Pasal 8.\n- **Wilayah Pemungutan:** Di wilayah daerah tempat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan/diterbitkan.\n- **Tata Cara Pemungutan:** Retribusi dipungut saat permohonan diajukan dan disetor ke Kas Daerah.\n- **Pembebasan:** Walikota dapat membebaskan biaya retribusi bagi keluarga tidak mampu.\n- **Penghapusan Piutang:** Piutang retribusi yang kedaluwarsa (3 tahun) dapat dihapuskan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pidana 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2007","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CIMAHI CITY
NUMBER : 120 YEAR : 2011 SERIES : C

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 7 YEAR 2011
ABOUT
REGIONAL SERVICE CHARGE FOR POPULATION
ADMINISTRATION IN CIMAHI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

Considering :

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and the enactment of Regional Regulation of Cimahi City Number 4 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration in Cimahi City, it is necessary to review and evaluate Regional Regulation of Cimahi City Number 12 of 2007 concerning the Implementation of Population Administration and Population Retribution, specifically those regulating Retribution;
that in connection with letter a above, in order to properly administer the Regional Service Charge for the implementation of population administration in Cimahi City, it is necessary to regulate the costs of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b09a822b-b0d0-4ce3-b3c6-b5096e751fb7","actionData","errors"]