[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0964069-86fc-49f8-baab-9f8545a4f2ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa\r\ndiselenggarakan dengan mendasarkan pada nilai\r\nkejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi,\r\nkeswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan\r\nkemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan\r\ndengan mendayagunakan segenap potensi lokal;\r\nb. bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa\r\ndiselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat\r\ndan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam\r\nmelaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju\r\nmasyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang–\r\nUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,\r\nPemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam\r\nmelakukan pemberdayaan masyarakat dan desa;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan\r\nDesa di Kabupaten Kendal; \n Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, pengembangan kapasitas kelompok masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa, peningkatan prasarana dan sarana, pemberdayaan seni dan budaya, pelaksana pemberdayaan masyarakat dan desa, pendampingan, sistem informasi desa, pengharagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri. Latar belakangnya adalah perlunya penanganan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal, terutama di perdesaan, serta pengakuan otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk penetapan kebijakan, penyusunan program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyediaan anggaran melalui APBD.
Perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, meliputi penentuan skala prioritas, pedoman bagi pemangku kepentingan, dan instrumen pembinaan.
Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi.
Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan kualitas sumber daya, pelestarian kearifan lokal, dan partisipasi dalam perencanaan.
Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa melalui fasilitasi akses permodalan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses teknologi tepat guna, pembinaan manajemen usaha, dan pendampingan usaha.
Peningkatan prasarana dan sarana di desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Pemberdayaan seni dan budaya desa sesuai dengan kearifan lokal.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Perangkat Daerah terkait.
Pendampingan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat dibantu oleh pendamping dari unsur Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, dan/atau pihak ketiga.
Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, dan sumber lain yang sah.
Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan dukungan dana atau bantuan.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Camat.
Pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala.

","transitional_provisions","Pasal 47 menyatakan bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
ON
COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT IN KENDAL REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

Considering :

that community and village empowerment is organized based on the values of honesty, independence, hard work, participation, self-help, local wisdom, environmental preservation and benefits for the people and is implemented by utilizing all local potentials;
that community and village empowerment is organized in order to create a strong, advanced, independent, and democratic community and village in carrying out government and development towards a just, prosperous and welfare community and village;
that based on Law Number 6 of 2014 on Villages as amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation, the Regional Government shall have the authority to carry out community and village empowerment;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0964069-86fc-49f8-baab-9f8545a4f2ed","actionData","errors"]