[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b08e29fe-5d58-4d90-9691-17e495571ac4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-06-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketenagakerjaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
ABSTRAK:	\n \n 1. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program alternatif yang strategis guna mengatasi masalah pengangguran di Jawa Timur yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya dengan memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara cepat, mudah, murah, dan aman, perlu suatu kebijakan hukum yang tepat dan pasti sehingga Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan perlindungan secara optimal pada tahap pra penempatan dan purna penempatan; 2. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. \n 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660). \n (1) Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri dilakukan dengan cepat, mudah, murah, aman dan tanpa diskriminasi serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. UPT P3TKI; dan/atau b. PPTKIS; (3) Pelayanan penempatan dan perlindungan oleh UPT P3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada pra penempatan dan purna penempatan; (4) Pelayanan penempatan dan perlindungan oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI asal Jawa Timur secara optimal. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah karena peraturan sebelumnya (Perda Nomor 2 Tahun 2004) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dilaksanakan oleh UPT P3TKI dan/atau PPTKIS.\n2. Penempatan TKI wajib melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pendaftaran, perekrutan, seleksi, serta pemeriksaan kesehatan dan psikologi.\n3. Calon TKI perseorangan harus terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota dan mengikuti program pembinaan dan perlindungan.\n4. Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI pada pra dan purna penempatan, sementara PPTKIS bertanggung jawab pada pra, masa, dan purna penempatan.\n5. Perlindungan pra penempatan meliputi perlindungan administratif (pemenuhan dokumen, penetapan biaya) dan teknis (sosialisasi, peningkatan kualitas, penandatanganan perjanjian, pemeriksaan kesehatan, pembinaan, pembelaan hak).\n6. Satuan pendidikan dilarang mempekerjakan siswa/alumninya ke luar negeri tanpa memenuhi prosedur yang berlaku.\n7. Gubernur membentuk Satuan Tugas Pencegahan TKI non prosedural di embarkasi Daerah.\n8. PPTKIS yang berkantor pusat di luar Daerah dapat membentuk Kantor Cabang di Daerah dengan izin Dinas Provinsi dan memenuhi persyaratan tertentu (BLKLN, jaminan deposito).\n9. Setiap calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.\n10. PPTKIS wajib melakukan pendidikan dan pelatihan kerja serta sertifikasi kompetensi jika calon TKI belum memiliki sertifikat kompetensi.\n11. PPTKIS wajib mendaftarkan calon TKI untuk mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).\n12. Dinas Provinsi berwenang melaksanakan pengawasan mengenai pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin sementara, pencabutan izin, daftar hitam (black-list), pemberhentian dari jabatan, pengurangan/penghentian bantuan, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2016
ABOUT
PLACEMENT AND PROTECTION SERVICES FOR
INDONESIAN WORKERS ABROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering:

that the placement of Indonesian Workers abroad is a strategic alternative program to overcome unemployment problems in East Java which has an impact on increasing the welfare of Indonesian Workers and their families by providing placement and protection services for Indonesian Workers abroad quickly, easily, cheaply, and safely, a precise and definite legal policy is needed so that Indonesian Workers get optimal protection at the pre-placement and post-placement stages;
that East Java Province Regional Regulation Number 2 of 2004 concerning Placement and Protection Services for Indonesian Workers Abroad is no longer in accordance with the needs and legal developments, so it needs to be replaced;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b08e29fe-5d58-4d90-9691-17e495571ac4","actionData","errors"]