[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0780039-414d-4949-899f-05ae958f5571","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2005","number","42","year","2005","published_date","2005-06-09","effective_date","2005-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai","place_of_enactment","Sei Rampah","theme","RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, LD.2005/ No. 42
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan fasilitas pertambangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah terkait izin pertambangan umum, meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut.
Penggolongan Retribusi: Retribusi Izin Pertambangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Lain-lain.
Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU): SIPU diterbitkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah dan dapat mencakup semua atau sebagian tahapan pertambangan.
Kuasa Pertambangan Umum: Persyaratan permohonan untuk berbagai jenis Kuasa Pertambangan (Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan) diatur secara rinci, termasuk dokumen yang harus dilampirkan.
Jaminan: Besaran jaminan yang harus disetorkan oleh pemegang izin pertambangan, yang berfungsi sebagai jaminan reklamasi.
Pemberdayaan Masyarakat: Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi pasir laut dan pengangkutan/penjualan pasir laut diwajibkan membayar biaya pemberdayaan masyarakat.
Penanggulangan/Reklamasi: Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi wajib melakukan reklamasi areal bekas penambangan.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan tahapan kegiatan pertambangan.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk setiap jenis Kuasa Pertambangan (Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan).
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
Masa Izin dan Saat Retribusi Terutang: Masa izin adalah 3 tahun, dengan kewajiban daftar ulang setiap tahun dengan membayar 50% dari retribusi awal.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pembatalan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 42 OF 2005
CONCERNING
GENERAL MINING PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERDANG BEDAGAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the issuance of Law Number 34 of 2000 jo. Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, the Regional Government shall follow up with a Regional Regulation. \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation regarding General Mining Permit Retribution; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Regional Province of North Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic Indonesia Number 1092); \n Law Number 11 of 1967 concerning basic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0780039-414d-4949-899f-05ae958f5571","actionData","errors"]