[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b077cd16-ca79-46db-bd58-5d641c12d1cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2023 tentang BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemerintah daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023/ No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11\r\nTahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan\r\nPolitik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; \n 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); \r\n2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020; \r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; \r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015; \r\n6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; \r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; \r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 5);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan ini membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sarolangun dengan Tipe A, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki hubungan struktural, koordinatif, dan fungsional dengan Bupati. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","transitional_provisions","1. Nomenklatur jabatan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap digunakan untuk acuan pelaksanaan tugas sampai dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAROLANGUN
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ON
THE AGENCY FOR NATIONAL UNITY AND POLITICS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2019 on Regional Apparatus Organizations Implementing Government Affairs in the Field of National Unity and Politics, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Agency for National Unity and Politics; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 54 of 1999 on the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency, and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 182,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b077cd16-ca79-46db-bd58-5d641c12d1cb","actionData","errors"]