[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b06d9592-8e15-4944-ac83-dd16f56ce8fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 Tahun 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 Tahun 2013","number","5/POJK.05/2013","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[],"tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 5/POJK.05/2013, LN.2013/NO.258, Jdih.ojk.go.id: 12 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dinyatakan tidak berlaku bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuannya adalah memastikan BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan Substansial

OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap BPJS, yang meliputi kesehatan keuangan, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan tidak langsung. BPJS diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan program secara berkala kepada OJK. Selain itu, BPJS harus mematuhi ketentuan pelaporan dan memberikan akses kepada OJK untuk melakukan pemeriksaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku maka Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dinyatakan tidak berlaku bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 2. Kewajiban penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan sejak bulan Maret 2014. 3. Penyampaian laporan bulanan sejak bulan Maret 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan bulanan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 dan 28 Februari 2014.","sanctions","1. Dalam hal BPJS terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan, OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau memberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden. 2. Surat peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan. 3. OJK dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan jika pelanggaran tidak dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER: 5/POJK.05/2013
CONCERNING
SUPERVISION OF SOCIAL SECURITY ORGANIZATIONS
BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to carry out supervision of the Social Security Agency as mandated in Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Agency, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority Regulation concerning Supervision of Social Security Agency by the Financial Services Authority; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 150, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4456); \n Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b06d9592-8e15-4944-ac83-dd16f56ce8fc","actionData","errors"]