[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b06a5b64-5ae3-427f-acf7-9ab2fffeebf0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 28 Tahun 2004 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELURAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 28 Tahun 2004","number","28","year","2004","published_date","2004-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELURAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - KANTOR KELURAHAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2004/No. 28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELURAHAN
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah di undangkannya PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No. 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan No. 17 Tahun 2003 tentang\r\nPetunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2003 dan PP No. 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan; Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan berdasarkan kewenangan Pemerintah yang di miliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan Prinsip prinsip Efesiensi, Efektifitas, Rasional, Profesionalisme serta Visi dan Misi yang jelas dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Perda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan. \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELURAHAN, yang meliputi; KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004. \n Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Batang Hari No. 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Pasal 7 ayat (2) beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 8 hlm.; Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Pasal 7 ayat (2) beserta Lampirannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kelurahan di Kabupaten Batang Hari, sebagai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan organisasi kelurahan dengan memperhatikan kewenangan daerah, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta prinsip efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan profesionalisme. Peraturan ini mengatur kedudukan Kelurahan sebagai wilayah kerja Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat, dengan tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Fungsi Kelurahan meliputi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Kewenangan Kelurahan mencakup koordinasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Susunan organisasi Kantor Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan dan Umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Lurah adalah jabatan struktural Eselon IV/a, sedangkan Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi adalah Eselon IV/b. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Kelurahan sesuai dengan keahlian.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 28 OF 2004
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE OF URBAN VILLAGE OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations and Joint Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment and the Minister of Home Affairs Number 01/SKB/M.PAN/4/2003 and Number 17 of 2003 concerning Implementation Instructions for Government Regulation Number 8 of 2003 and Government Regulation Number 9 of 2003 as well as the provisions of Article 68 paragraph (1) of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate the Organizational Structure and Work Procedure of the Urban Village Office.
that the Formation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b06a5b64-5ae3-427f-acf7-9ab2fffeebf0","actionData","errors"]