[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b06a2672-2c1f-43bf-957e-2e26e07c1be2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ilmiah Dalam Keanekaragaman Hayati","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 26 Tahun 2019","number","26","year","2019","published_date","2019-12-26","effective_date","2019-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Kewenangan Ilmiah Dalam Keanekaragaman Hayati","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAKSANAAN KEWENANGAN ILMIAH DALAM KEANEKARAGAMAN HAYATI
2019
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 26, BN 2019/NO. 1685; PERATURAN.GO.ID: 20 HLM
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Pelaksanaan Kewenangan Ilmiah Dalam Keanekaragaman Hayati
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melindungi keanekaragaman hayati \r\nterhadap kepunahan, Indonesia telah meratifikasi \r\nkonvensi internasional/perjanjian internasional dalam \r\nkeanekaragaman hayati;\r\nb. bahwa dalam melaksanakaan pelindungan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia telah ditetapkan sebagai pemegang\r\nkewenangan ilmiah dalam bidang keanekaragaman \r\nhayati melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun \r\n2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, \r\nSusunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNondepartemen;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pelaksanaan Kewenangan Ilmiah dalam Keanekaragaman \r\nHayati;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang \r\nKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 \r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3419); \r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang \r\nPengesahan United Nations Convention on Biological \r\nDiversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa \r\nMengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang \r\nPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3803);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang \r\nPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n3804);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang \r\nMengesahkan \"Convention On International Trade In \r\nEndangered Species Of Wild Fauna And Flora\" (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);\r\n6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah\r\nNondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, \r\nTugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan \r\nTata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang \r\nKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 \r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3419); \r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang \r\nPengesahan United Nations Convention on Biological \r\nDiversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa \r\nMengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang \r\nPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3803);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang \r\nPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n3804);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang \r\nMengesahkan \"Convention On International Trade In \r\nEndangered Species Of Wild Fauna And Flora\" (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);\r\n6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah\r\nNondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, \r\nTugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan \r\nTata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan Ilmiah Dalam Keanekaragaman Hayati; Mekanisme Pengajuan Permohonan; Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan bagi LIPI dalam melaksanakan kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati. Peraturan ini bertujuan menciptakan tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaan kewenangan ilmiah di bidang keanekaragaman hayati. Kewenangan ilmiah ini mencakup pelaksanaan konvensi internasional seperti CITES dan CBD, serta pemberian masukan untuk kebijakan nasional. Kewenangan ini meliputi pengambilan sampel, pengawetan, konservasi, dan distribusi spesimen ilmiah. Rekomendasi dan tanggapan ilmiah diberikan berdasarkan data ilmiah dan kearifan lokal. Pemohon rekomendasi dapat berasal dari berbagai pihak termasuk kementerian, lembaga, dan pihak asing. Prosedur pengajuan permohonan diatur secara rinci, termasuk persyaratan dokumen dan jangka waktu pemrosesan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku Pusat Penelitian Biologi LIPI tetap melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) dalam rangka konservasi tumbuhan dan satwa liar serta dalam rangka pelaksanaan CITES sampai dengan terbentuknya SKIKH berdasarkan Peraturan Lembaga ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1685, 2019

REGULATION
OF INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 26 OF 2019

ABOUT

IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC AUTHORITY
IN BIODIVERSITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to protect biodiversity against extinction, Indonesia has ratified international conventions/international agreements in biodiversity;
that in carrying out the protection as referred to in letter a, the Indonesian Institute of Sciences has been designated as the holder of scientific authority in the field of biodiversity through Presidential Decree Number 103 of 2001 concerning the Position, Duties, Functions, Authorities, Organizational Structure, and Working Procedures of Non-Departmental Government Institutions;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b06a2672-2c1f-43bf-957e-2e26e07c1be2","actionData","errors"]