[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b049d656-98ac-4cc2-9a31-47774ac7a367","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014","number","20","year","2014","published_date","2014-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b29923ee-d01e-49a8-bc99-057c35cf5b78","Kerja Sama Luar Negeri","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 20, BN.2014/No.1186, peraturan.go.id : 7 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tugas dan fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum WNI yang memerlukan penanganan khusus dan meningkatkan kerja sama di bidang hukum dengan negara Malaysia. Pembentukan Atase Hukum didasari oleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan Substansial:

Atase Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM, namun secara operasional dan administratif merupakan bagian dari Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Tugas Atase Hukum meliputi koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI dalam hal kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus. Fungsi Atase Hukum mencakup:

Koordinasi dalam meningkatkan kerja sama hukum dengan Kementerian/Instansi Teknis Negara Penerima (bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, pemindahan narapidana).
Fasilitasi hukum dengan instansi negara Malaysia dan atase teknis pada Perwakilan RI.
Pelaksanaan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI.
Koordinasi dengan fungsi konsuler dan/atau atase teknis lainnya untuk membantu penanganan WNI yang memerlukan penanganan khusus.
Pemantauan proses hukum WNI yang memerlukan penanganan khusus di setiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh.
Koordinasi dengan retainer dan/atau in-house lawyer dalam proses persidangan atas WNI yang terancam hukuman berat atau mati di setiap tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh.
Pemantauan, penyusunan analisis, dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah pelindungan WNI dalam hal kewarganegaraan, pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus, dan pelaksanaan kerjasama dalam bidang hukum dengan negara Malaysia.

Atase Hukum dapat melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Menteri atau Kepala Perwakilan RI. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Atase Hukum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran Perwakilan RI di Malaysia. Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Hukum, meliputi aspek ketatausahaan, personil, dan perlengkapan.

Atase Hukum merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan struktural setingkat eselon IIIA dan diberikan status diplomatik. Pengangkatan dan pemberhentian Atase Hukum dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usul Menteri Hukum dan HAM. Atase Hukum menyampaikan laporan secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) kepada Menteri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan persetujuan Kepala Perwakilan RI, serta tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1186, 2014
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Legal Attaché. Representation.
Malaysia. Duties. Functions.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2014
on
DUTIES AND FUNCTIONS OF THE LEGAL ATTACHÉ
AT THE REPRESENTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN MALAYSIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in the opening of the 1945 Constitution of
THE REPUBLIC OF INDONESIA it is stated that
the Unitary State of the Republic of Indonesia is
an inseparable part of international society,
this is intended to balance the achievement of
national interests with its obligations as a member of
the international community;
that in order to protect the legal interests of
Indonesian citizens who require special handling,
and to improve

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b049d656-98ac-4cc2-9a31-47774ac7a367","actionData","errors"]