[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b04613cb-6ec9-40bf-bd6b-99ff1d0ffb05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN – SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No. 10/2018, TLD No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif\r\nguna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung\r\ndengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat\r\nizin Usaha Perdagangan yang prima kepada dunia\r\nusaha. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri\r\nPerdagangan Nomor:36/M-DAG/PER/9/2007 tentang\r\nPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017\r\ntentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri\r\nPerdagangan Nomor:36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang\r\nPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan\r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor: 77/MDAG/\r\nPER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin\r\nUsaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan\r\nSecara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nPerdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:\r\n77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat\r\nIzin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan\r\nSecara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun\r\n2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan perlu\r\nditinjau kembali. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 1997; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 25 Tahhun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2007; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Perda Kab. Daerah Tk. II. Semarang No. 10 Tahun 1988; Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2013; Perda Kab. Semarang No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Semarang No. 21 Tahun 2016 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Perdagangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) diubah:\r\n1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 10 diubah, diantara angka 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16A, angka 20 dihapus.\r\n2. Ketentuan Pasal 6 diubah.\r\n3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 7 dan angka 8 diubah, angka 9 dan angka 10 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, huruf b angka 5 dan angka 6 diubah, angka 7 dan angka 8 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9, huruf c angka 5 dan angka 6 diubah, angka 7 dan angka 8 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9, huruf d angka 4 dan angka 5 diubah, angka 6 dan angka 7 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8.\r\n4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A.\r\n5. Paragraf 3 Bagian Kedua BAB V dihapus.\r\n6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A.\r\n7. Paragraf 5 bagian Kedua BAB V dihapus.\r\n8. Ketentuan Pasal 22 diubah.\r\n9. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus\r\n10. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b dihapus\r\n11. Ketentuan Pasal 27 diubah\r\n12. Ketentuan Pasal 28 diubah\r\n13. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah, ditambahkan 1(satu) ayat, yakni ayat (4)\r\n14. BAB XIV dihapus \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Semarang, serta menyesuaikan dengan perubahan peraturan menteri perdagangan terkait penerbitan SIUP.

Ketentuan Substansial:

Definisi: Mengubah dan menambahkan beberapa definisi terkait SIUP dan TDP.
Klasifikasi SIUP: Mengubah ketentuan mengenai klasifikasi SIUP (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan perusahaan.
Persyaratan Permohonan SIUP: Mengubah dan menghapus beberapa persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan SIUP baru, disesuaikan berdasarkan badan hukum perusahaan (PT, Koperasi, CV/Firma, Perorangan).
Penerbitan TDP Simultan: Memungkinkan pengajuan permohonan SIUP dan TDP secara bersamaan.
Proses Penerbitan SIUP: Menambahkan ketentuan mengenai pelaksanaan penerbitan SIUP secara manual dan/atau melalui Online Single Submission (OSS).
Pembatalan SIUP: Mengatur pembatalan SIUP jika data yang disampaikan tidak benar.
Masa Berlaku SIUP: SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha.
Kewajiban Pemegang SIUP: Mengatur kewajiban pemegang SIUP, termasuk pelaporan berkala untuk SIUP Menengah dan Besar.
Biaya: Tidak ada biaya untuk pengajuan SIUP baru, perubahan, dan/atau penggantian SIUP.
Pengawasan: Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh PD yang membidangi Perdagangan.

","transitional_provisions","1. SIUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.\n2. Penerbitan SIUP berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Pemilik SIUP kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar wajib menyesuaikan SIUP terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha.\n4. Semua singkatan “SKPD” dimaknai “Perangkat Daerah\".","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2013 ON TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to create a conducive business climate to encourage increased investment, it needs to be supported by the implementation of prime Trading Business License issuance services to the business world;
that with the enactment of the Regulation of the Minister of Trade Number: 36/M-DAG/PER/9/2007 on the Issuance of Trading Business Licenses as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Trade Number 07/M-DAG/PER/2/2017 on the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number: 36/M-DAG/PER/9/2007 Concerning the Issuance of Trading Business Licenses

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b04613cb-6ec9-40bf-bd6b-99ff1d0ffb05","actionData","errors"]