[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0430daf-6338-4529-ab93-f5f40fb8556e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone No. 06 Tahun 2006","number","06","year","2006","published_date","2006-03-03","effective_date","2006-03-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","Bantuan Keuangan kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARTAI POLITIK
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2006/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n untuk membantu kelancaran tugas-tugas Partai\r\nPolitik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah Kabupaten Bone guna memperjuangkan tujuan\r\npartai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa\r\ndan bernegara, perlu memberikan bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan\r\nKeuangan Kepada Partai Politik. \n 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik \r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD \r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n\r\n \n BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2006. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2006 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Latar belakang peraturan ini adalah untuk membantu kelancaran tugas partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bone dalam memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pemberian bantuan keuangan ini adalah untuk mewujudkan kehidupan demokrasi di Indonesia dan mendukung integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pengajuan bantuan keuangan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti Surat Keputusan DPP, NPWP, surat keterangan perolehan kursi, dan surat pernyataan.
Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi oleh Bupati untuk meneliti kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan.
Penyerahan bantuan keuangan oleh Kepala Badan atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC partai politik setiap tahun anggaran.
Besaran bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan ketentuan tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah diaudit oleh Bawasda, dan juga disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

","transitional_provisions","1. Partai Politik yang telah menerima bantuan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka bantuan yang telah diterima tersebut diperhitungkan sesuai perolehan kursi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (9), dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\n2. Partai Politik yang menerima bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) melebihi bantuan seharusnya diterima, akan diperhitungkan dalam pemberian bantuan berikutnya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BONE REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2006

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2006
O
N

FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

ARRANGED BY
LEGAL DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT OF BONE REGENCY

For each seat at the Regency level, the financial assistance at the Provincial level shall not exceed, based on the consideration that the volume of activities of the Political Party Secretariat at the Regency level is not the same as the activities at the Provincial level.

Cukup jelas

Article 6

Cukup jelas

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0430daf-6338-4529-ab93-f5f40fb8556e","actionData","errors"]