[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0402a77-0eef-4b12-b190-c8e587dc8229","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 22 Tahun 2016","number","22","year","2016","published_date","2016-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan - penyelenggaraan pendidikan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2016/No.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan dan pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat baik lokal, regional, nasional maupun global di daerah. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2012 perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005; \n 1.Ketentuan Umum\r\n2.Hak dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat, Peserta Didik Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah\r\n3.Jalur, Jenjang, dan jenis Pendidikan\r\n4.Penyelenggaraan Pendidikan\r\n5.Kurikulum\r\n6.Sarana dan Prasarana Pendidikan\r\n7.Bahasa Pengantar\r\n8.Pendidik dan Tenaga Kependidikan\r\n9.Pendanaan Pendidikan\r\n10.Pengelolaan Pendidikan\r\n11.Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain\r\n12.Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha\r\n13.Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah\r\n14.Evalusasi dan Sertifikasi\r\n15.Kerjasama\r\n16.Pengawasan\r\n17.Sanksi Admnistrasi\r\n18.Ketentuan Peralihan\r\n19.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 38 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kaupaten Wonogiri Nomor 108).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Latar belakangnya adalah pendidikan sebagai investasi masa depan yang harus menjawab tantangan perkembangan otonomi daerah dan tuntutan perubahan masyarakat. Tujuan pengaturan ini adalah mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar menjadi sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, sistemik, terbuka, multimakna, serta memberdayakan peserta didik sepanjang hayat. Diatur pula hak dan kewajiban orang tua, masyarakat, peserta didik, satuan pendidikan, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, serta memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan layanan khusus. Pendidikan nonformal meliputi kecakapan hidup, PAUD, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan, kesetaraan, dan lainnya. Diatur pula pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan, penghapusan satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, bahasa pengantar, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, serta pengelolaan pendidikan.

","transitional_provisions","Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemerintah Daerah dapat menutup satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin.\n2. Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tertentu dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan/pembatalan pemberian sumber daya, pembekuan, atau penutupan.\n3. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOGIRI
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 22 YEAR 2016
ON
EDUCATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

\n\n \n \n

Considering :

that education is a future investment and
education must be able to answer various challenges
in accordance with the development of the era of regional autonomy and
demands for changes in people's lives, both local,
regional, national and global in the region;
that with the enactment of Law Number 23 Year
2014 on Regional Government as amended
several times, most recently by Law
Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to
Law Number 23 of 2014 concerning
Regional Government, the Regency Government shall have
educational affairs in accordance with its authority, the
Regional Regulation of Wonogiri Regency Number 8 of 2012
on Education Administration (Regional Gazette of
Wonogiri

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0402a77-0eef-4b12-b190-c8e587dc8229","actionData","errors"]